INDOBALINEWS – Pemerintah terus mendorong terwujudnya 500 ribu eksportir baru untuk memacu ekspor produk usaha kecil dan menenegah (UKM).
Tak gampang memang untuk menembus pasar eskpor, karena selain bersaing dengan produsen dari seluruh penjuru dunia juga hal-hal yang bersifat legalitas, admisitrasi, hingga kualitas.
Berikut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang sulitnya UKM menembus pasar global. Ia menyampaikan pemaparan ini dalam konferensi daring 500K Eksportir Baru Memacu Ekspor UKM, Selasa 20 April 2021.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Meyakini Kebangkitan Sektor Otomotif Gerakkan Industri UMKM Naikkan Ekspor RI
Baca Juga: RI Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp1 Triliun ke 40 Negara Tujuan
“UKM memiliki berbagai persoalan di dalam meningkatkan kinerja dan daya saing terutama untuk mendukung eskpor,” katanya.
Kendala pertama, menurut Sri Mulyani adalah masalah legalitas, minimnya pengetahuan mengenai NPWP, pentingnya nomor induk usaha, hak kekayaan intelektual (Haki), izin prosedur ekspor impor, izin usaha, hingga sertifikasi keamanan pangan, serta sertifikasi halal merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung eksositem eskpor.
“Ini PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah untuk menyederhanakan, namun bagi UKM untuk harus memperhatikan legalitas dari usahanya,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri KKP Trenggono Stop Ekspor Benih Bening Lobster Dialihkan untuk Budidaya
Kendala kedua, sulitnya akses UKM untuk mendapatkan pembiayaan dan minimnya utilisasi dari program penugasan khusus ekspor.
“UKM kita memiiki agunan dan modal yang terbatas, selalu dihadapkan pada suku bunga tinggi serta proses dan waktu yang lama dan minimnya akan pembukuan. Pemerintah terus berupaya menurunkan suku bunga untuk UKM,” tuturnya.
Kendala ketiga, masalah pendampingan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola perusahaan yang sangat menentukan peningkatan daya saing produk.
Lalu pada area produksi, minimnya standar produk yang sesuai standar global turut menjadi penghalang UKM menembus pasar global.
“Dari sisi produksi terjadi inkonsistensi dari produksi dan tidak terjadi kontinuitas dari kualitas dan produknya. Hambatan dari sisi kapaitas produksi dan bahan baku menjadi faktor yang berkontribusi pada persoalan produksi,” ujar Sri Mulyani.
Kendala keempat dari sisi penelitan dan pengembangan (research and development) yang turut dirasakan pelaku UKM. Karenanya, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menambah anggaran di bidang RnD hingga insentif usaha agar RnD mendapatkan insentif perpajakan.
Kendala kelima adalah terbatasnya informasi pelaku UKM mengenai peluang pasar, jangkauan pemasaran, minimnya promosi,literasi digital, hingga market riset.
“Ketidakkonsistenan dalam meng-update produk di marketplace juga menjadi salah satu faktor. Jalur logistik dengan kurangnya infrastruktur logistik, IT, dan konektivitas laut, darat, dan udara juga menyebebabkan mahalnya biaya logistik dan mahalnya biaya pengiriman,” paparnya.
Sri Mulyani menambahkan investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan UU Cipta Kerja yang akan memberi kemudahan berusaha, menjadi ebntuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan daya saing UKM. Termasuk juga memberikan berbagai insentif, kemudahan perijinan, dan dukungan dalam penyediaan dana melalui perbankan dan lembaga keungan.
“Pemerintah berharap UKM dapat melakukan penetrasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang muskil. Melalui berbagai upaya makan UKM diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global,” katanya.
Dia menjelaskan kinerja eskpor pada Maret tumbuh 30,47 persen yang menunjukkan bangkitnya kembali pertumbuhan ekonmi dan pelaku ekonomi Indonesia serta pulihnya ekonomi dunia.***