Network
INDOBALINEWS -Tidak semua negara mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 karenanya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta merubah paradigma dan kinerja ekonomi di Indonesia.
Menurut Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, pernyataan Menkeu Sri Mulyani atas kondisi ekonomi terburuk yang dicapai Indonesia selama 150 tahun, seolah menyalahkan keadaan pandemi Covid19, justru terkesan menganggap dirinya tak melakukan apapun 'she did not do nothing".
"Padahal, kondisi ekonomi Indonesia sejatinya juga tidak bergerak sama sekali selama hampir 6 tahun terakhir atau sebelum adanya pandemi Covid19," tutur Defiyan dalam keterangan tertulis diterima INDOBALINEWS, Sabtu 10 April 2021.
Baca Juga: Seluruh Risiko Dijamin Pemerintah Menkeu Sri Mulyani MInta Perbankan Berani Meminjamkan Dana kepada UMKM
Baca Juga: Pemda Diminta Segera Siapkan Lahan untuk Relokasi Korban Siklon Tropis Seroja NTT
Baca Juga: BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Terus Bersinergi Bersama Pemerintah dan Otoritas
Dengan pernyataan itu, tampak Sri Mulyani ingin melempar tanggungjawab melalui alasan pandemi Covid19 yang tengah melanda sebagian besar negara.
Padahal, lanjut Defiyan tidak semua negara juga mengalami kondisi ekonomi terburuk selama masa pandemi Covid19, seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Laos, Kamboja dan Vietnam yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi positif.
Dia mencontohkan, Laos, pada masa pandemi pada Tahun 2020 mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen.
Baca Juga: Bantuan Empat Polda dan Mabes Polri untuk Korban Banjir NTT Didistribusikan dari Bali
Baca Juga: Keluarga Presiden Jokowi Dikabarkan Kelola TMII, Moeldoko Sebut Itu Pemikiran Primitif
Baca Juga: BMKG: Tinggi Gelombang 4 hingga 6 Meter Berpeluang Terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Bali
Kemudian, Vietnam tumbuh sebesar 2,91 persen untuk setahun penuh, atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan (estimasi) median 2,8 persen dalam survei yang dilakukan oleh Bloomberg.
"Artinya, pandemi Covid19 berpengaruh hanya sebesar 2-3 persen saja terhadap jalannya perekonomian kedua negara tersebut," sambung alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.
Sementara Indonesia dalam masa pandemi Covid19 terjadi kemerosotan ekonomi sebesar -2,07, yang berarti berpengaruh buruk sebesar 6-7 persen lebih terhadap capaian pertumbuhan ekonomi atau terus menurun secara kuartalan maupun tahunan 2020.
Untuk itu, Defiyan menyarakan, Menkeu Sri Mulyani harus keluar dari kerangka pemikiran buku teks (text book thinking).
Baca Juga: Berkomitmen Tuntaskan Pembangunan Masjid Pakubuwono X Gibran Rela Keliling Cari Dana CSR
Menkeu Sri Mulyani harus melakukan perubahan paradigmatik sistem ekonomi nasional melalui reformulasi kebijakan ekonomi arus utama saat ini serta penganggaran pembangunan bangsa dan negara sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Diungkapkannya, perubahan paradigmatik atas sistem ekonomi inilah yang telah mampu menghela dan mendongkrak kinerja perekonomian 4 (empat) negara ASEAN yang dahulu tertinggal pada tahun 1980-an karena konflik di dalam negerinya.
Lanjut dia, seorang Menteri yang menerima mandat sebagai pembantu Presiden untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang tertentu haruslah pribadi yang solutif dan bertanggungjawab.
Dalam konteks itulah, dengan posisi dan jabatannya sebagai pejabat negara, maka tidak tepat kalau kemudian menimpakan kesalahan atas hasil kinerja buruk perekonomian yang dicapai selama Tahun 2020. ***
