Network
INDOBALINEWS - Jelang peringatan Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) TPID Bali menjamin stok ketersediaan pangan dan mengupayakan pengendalian inflasi agar terus melandai.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho usai High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali di Rumah Jabatan Gubernur (Jaya Sabha), Denpasar, Jumat 16 Desember 2022.
Trisno mengatakan inflasi di Bali terus melandai terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng, salah satunya berkat operasi pasar yang dilakukan.
"Kita sudah cek stoknya, harga yang mau diwaspadai. Kita tahu apa yang harus kita lakukan termasuk operasi pasar. Kita berusaha sekuat tenaga agar inflasi terus melandai. Semoga di Desember kita bisa kendalikan," ujar Trisno Nugroho didampingi oleh Walikota.
Baca Juga: Live Streaming Arema FC vs Persita Tangerang, Tayang di Indosiar, Cek Link Nonton BRI Liga 1 di Sini
Untuk itu, lanjut Trisno, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok ada dan para Bupati dan Walikota bersinergi dan bekerjasama antar kabupaten semisal untuk bahan pokok beras.
"Menjamin ketersediaan stok, kestabilan harga dan kelancaran distribusi serta mengkomunikasikan stok aman dan cukup memadai sampai dengan akhir tahun. Kita pasti bisa, tak ada yang tidak bisa, Bali pasti bisa melandaikan," tegas Trisno mantap.
Hal senada dikatakan oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara yang mengatakan bahwa pemerintah kota sudah memastikan bahwa stok pangan untuk Nataru sudah bisa diatasi.
Walikota juga membeberkan pentingnya masyarakat Bali untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok produksi lokal, semisal beras.
Baca Juga: Liga 1: Lerby Eliandry Ungkap Penyebab Bali United Kalah dari Borneo FC
Untuk itu, Pemkot Denpasar mulai mengenalkan beras 'Pertiwi' asal Tabanan yang kualitasnya sebanding dengan beras Putri Sejati atau Ratu dari luar Bali.
Dikatakan Walikota beras Pertiwi harganya lebih murah dari Putri Sejati atau Ratu, dengan komparasi Rp54 ribu dengan Rp63 ribu per 5 kilogram.
"Kami perkenalkan beras Pertiwi asli Tabanan, dengan kami coba kenalkan itu di pasar, sekarang sudah 10 ton habis, nanti lagi ditambah 15 ton hingga akhir bulan Desember 2022. Artinya masyarakat sudah mulai beralih sekarang," ujar Walikota.
Dari sisi beras, kata Walikota, stok terjamin dan dari sisi pengendalian dengan adanya beras pembanding bagus juga disamping berasnya Bulog yang diambil dari Buleleng.
Baca Juga: Kelurahan Pemecutan 'Sulap' Lahan Eks Pasar Loak Gunung Agung Jadi Kebun Sayuran
Sedikit-sedikit kita ubah pola pikir masyarakat sehingga masyarakat mau mengkonsumsi beras lokal yang akan berimbas pada pengendalian bisa diatasi.
Jaya Negara juga mengatakan bahwa sejak Oktober hingga awa Desember Pemkot Denpasar sudah melakuka 180 kali operasi pasar yang berimbas pada pengendalian inflasi.
"Minimal 2 kali seminggu ada operasi pasar dan operasi pangan. Meski begitu harus diakui kadang operasi pasar sangat bermanfaat untuk mengendalikan atau menekan laju inflasi tapi bukan satu-satunya atau tidak serta merta bisa mendongkrak," ujar Walikota.
Baca Juga: Truk Barang Terguling di Tanjakan Goa Gong, Kernet Meninggal 3 Selamat
Untuk itu, lanjutnya perlu juga upaya lain, semisal subsidi para pedagang canang misalnya. Sehinga harus dipayungi juga oleh provinsi yang bisa mengatasi ini.
Sementara itu untuk pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia memberikan rekomendasi jangka pendek, diantaranya memperkuat fungsi Perumda Pangan sebagai offtaker di antaranya dengan mendorong pembiayaan dengan BPD, mengoptimalkan SiGapura sebagai pusat informasi pergerakan harga dan memperkuat akurasi data neraca pangan, diantaranya dengan menambahkan data arus keluar masuk komoditas.
Baca Juga: Antisipasi Peredaran Uang Palsu, Toko Perhiasan Emas Diawasi Polisi
Trisno juga menyampaikan rekomendasi jangka menengah/panjang, yaitu memperkuat branding dan meningkatkan penggunaan produk pangan lokal Bali; pembentukan BUMD Pangan bagi kabupaten yang belum memiliki sebagai operator pelaksana KAD secara profesional; pembagian (spesialisasi) fungsi offtaker BUMD berdasarkan komoditas unggulan di Bali; pembentukan Pasar Induk di Bali; peningkatan suplai dan produktivitas lahan melalui digital farming di sisi hulu untuk bahan pangan; hilirisasi komoditas hortikultura daam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga nilai tukar petani; serta pengadaan dan optimalisasi CAS.
HLM TPID ini digelar guna mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat Provinsi Bali. HLM TPID dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali, BPS, Bulog serta OPD terkait.
Baca Juga: Liga 1: Cerita Lerby Eliandry, Gagal Beri Kado Spesial untuk Anak saat Bali United Ditekuk Borneo FC
Dalam kesempatan itu Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada TPID se-Provinsi Bali yang telah bekerja keras menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
Dikatakannya Pemerintah daerah di Bali perlu melaksanakan 6 upaya pengendalian inflasi, yaitu operasi pasar, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dan subsidi transportasi dari APBD.
Menurut Koster, isu strategis yang perlu diwaspadai, yakni penurunan pasokan beras dan produksi hortikultura (bawang merah, cabai, tomat), peningkatan wisatawan menjelang libur akhir tahun, kenaikan harga BBM non subsidi, serta tingginya permintaan canang sari pada Desember 2022 menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Baca Juga: Pickup Terperosok di Sawah, 10 Penumpang Dilarikan ke RS, 4 Luka Berat
Pihaknya pun berencana untuk memperkuat peran Perumda Provinsi sebagai offtaker untuk pengadaan pangan di level provinsi. Untuk itu diperlukan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, tetapi juga mendorong pemanfaatan produk pangan lokal dalam rantai pasok provinsi Bali seperti beras Tabanan. ***
