INDOBALINEWS - Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat komplek, karenanya, pemerintah daerah yang memiliki warga harus terlibat.
Menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, seperti dilansir Antara news, Kamis, 16 Juni 2022, keterlibatan pemerintah daerah, sangat penting mulai dari perekrutan, perlindungan, hingga penempatannya.
"Persoalan itulah yang selama ini menjadi momok bagi PMI," katanya.
Baca Juga: BBTF 2022: Bidik Pasar Baru dan Quality Tourism
Keharusan pemerintah daerah untuk terlibat dalam masalah PMI ini, katanya, sudah jangan jelas tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan PMI mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam upaya penempatan dan pelindungan PMI.
Peran ideal pemerintah daerah tersebut, katanya, perlu berkolaborasi dengan berbagai elemen.
"Jadi, tidak hanya Pemda, tetapi semua pihak yang memiliki kesadaran ideologis juga harus terlibat," katanya.
Karena kesadaran ideologis tersebut, bagi Beny Ramdhani, tentunya akan memikul tanggung jawab secara bersama.
Terkait sindikat penempatan PMI secara illegal, Beny Ramdhani menegaskan, perlu sinergitas semua pihak dalam pemberantasannya.
Karena pada prinsipnya, sebut dia, kita tidak ingin para PMI ini akan menjadi korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Gara Gara Melengos Ketika Berpapasan, Kepala Putu Dihantam Kayu Hingga Robek
Dia mengatakan, peran serta mulai dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitasi pelaksanaan pelindungan, pelaksanaan pelayanan penempatan serta peluang kerja, sangat perlu disosialisasikan.
Dengan pelatihan dan jaminan perlindungan bagi PMI, kata dia, tentunya akan menciptakan pekerja yang terampil, sehingga harapan semua pihak tercapai seperti yang diinginkan.
"Memiliki tenaga kerja yang terampil dan profesional, serta mampu berkomunikasi di tempat kerja di luar negeri, tentunya akan menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi bangsa dan daerah sendiri," katanya. ***