Network
INDOBALINEWS - Kementerian Pertahanan (kemhan) dikritik pedas oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tentang rancangan anggaran modernisasi persenjataan yang mencapai Rp1.700 triliun.
Koalisi tersebut dari sejumlah lembaga seperti Imparsial, PBHI, ELSAM, HRWG, LBH Pers, ICW, SETARA Institute, LBH Jakarta, ICJR, KontraS, Centra Initiative, dan Public Virtue Research Institute.
Koalisi juga mendesak pembatalan anggaran yang diperolah dari utang luar negeri itu karena hanya membebani dan mencederai hati rakyat yang terengah-engah menghadapi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Berpeluang Menjadi Panglima TNI, PDIP: Itu Keinginan Pasar
Rencana penganggaran itu termaktub dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun Kemhan.
Anggaran sekitar Rp1.700 triliun itu bakal diperoleh dari pinjaman luar negeri yang akan digunakan untuk proses akuisisi alpalhankam, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya bunga selama lima periode renstra dan dana kontingensi.
Anggaran juga akan dialokasikan pada renstra 2020- 2024 atau dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun.
"Koalisi menilai, rencana modernisasi alutsista pada saat ini dengan anggaran yang begitu besar tersebut adalah berlebihan dan tidak tepat,” kata Julius Ibrani mewakili koalisi, Kamis, 3 Juni 2021.
