Network
INDOBALINEWS - Cara kerja Presiden Joko Widodo mengambil keputusan terkait vaksin berbayar yang menuai sorotan publik.
LaporCovid-19, koalisi warga dan relawan penanganan Covid-19, yang menyoroti keterangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal vaksinasi berbayar yang semula sempat dapat kritik keras dari publik.
LaporCovid-19 mengkritik cara Presiden mengambil keputusan, sebagaimana yang diterangkan Mahfud MD.
Baca Juga: The Australian Istilahkan Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai Neraka
"Mungkin publik harus gaduh, baru presiden mengambil keputusan (?) Seharusnya tidak perlu, cukup fokus memperbaiki mekanisme vaksin gratis. Bukan malah menerima ide untuk jualan ke rakyat!" kicau LaporCovid-19 merespons cuitan Mahfud MD dilansir dari Pikiran-Rakyat.com, Minggu 18 Juli 2021.
Dalam unggahan lainnya, LaporCovid-19 menanyakan, vaksinator terbatas atau memang distribusi stok vaksinnya berantakan?"
"Ah iya, kemarin Kimia Farma kan siap VGR, berarti ada banyak vaksinator disana. Diperbantukan saja untuk vaksin gratis," cuit LaporCovid-19 memberi usulan.
Baca Juga: Ustaz Solmed Berduka, Setelah Kehilangan Ibunda Kini Ayahandanya Berpulang
Sebelumnya, pemerintah sempat akan meluncurkan program Vaksin Gotong Royong individu berbayar yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. PT Bio Farma (Persero) ditunjuk dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19.
Mengutip keterangan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021, harga yang ditetapkan untuk satu dosis Vaksin Gotong Royong adalah Rp321.660.
Tarif maksimal pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta sebesar Rp117.910 per dosis.
Baca Juga: Minta Maaf soal PPKM, Luhut Pandjaitan: Pemerintah Siapkan Rp 39,17 Triliun untuk Ringankan Beban Rakyat
Kebijakan tersebut justru dikecam oleh banyak kalangan. Vaksinasi berbayar banyak dinilai tidak tepat diterapkan ketika banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akibat pandemi sementara tingkat kecepatan vaksinasi perlu digenjot.
Pada 16 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi membatalkan program vaksinasi Gotong Royong berbayar.
"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, 16 Juli 2021.
Baca Juga: Batalkan Vaksin Berbayar, Para Pengkritik Sampaikan Apresiasi kepada Presiden Jokowi
Mahfud MD melalui utas di akun Twitter pribadinya menerangkan, kebijakan vaksinasi Gotong Royong berbayar idenya muncul saat terjadi lonjakan kasus akibat kemunculan varian virus Delta.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat," kicau Mahfud MD.
"Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri."
Baca Juga: Dihantui Penyakit Kanker, Mpok Atiek Menyesal Lakukan Operasi Plastik Demi Wajah Cantik
Swasta akan mencetak vaksinator sendiri dan pelaksanaan vaksinasinya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah.
"Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," cuit Mahfud MD.*** (Rio Rizky Pangestu/Pikiran-Rakyat.com)
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com berjudul: Mahfud MD Disindir Relawan: Publik Harus Gaduh Dulu, Baru Presiden Ambil Keputusan?"
