Network
INDOBALINEWS - Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 45 tahun 2021 yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021.
Secara lengkap susunan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Presiden Joko Widodo: 2-3 Tahun Lagi Mobil Listrik Bermunculan dari Indonesia
- Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Wakil Ketua
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua
- Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris
- Emil Salim sebagai Anggota
- I Gede Wenten sebagai Anggota
- Bambang Kesowo sebagai Anggota
- Adi Utarini sebagai Anggota
- Marsudi Wahyu Kisoro sebagai Anggota
- Tri Mumpuni sebagai Anggota
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata anggota Dewan Pengarah BRIN sewaktu mengucapkan sumpah jabatan dengan dibimbing Presiden Joko Widodo.
Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat secara langsung kepada Dewan Pengarah kecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dilantik melalui konferensi video, karena sedang di luar negeri.
Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ketua Dewan Pengarah BRIN secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila.
Baca Juga: PLN Siap Sambut Lonjakan Konsumsi Listrik Pascapandemi
Megawati Soekarnoputri diketahui adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
