Network
INDOBALINEWS - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar Forum Komunikasi Daerah (Forkomda) sebagai salah satu upaya memperkuat komunikasi krisis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Uno dalam keterangannya menjelaskan bahwa Kemenparekraf telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan melalui komunikasi.
“Penguatan substansi panduan sangat diperlukan guna menyusun strategi untuk melindungi citra ekosistem kepariwisataan,” kata Sandiaga dalam pernyataan resminya yang dilansir Jumat 23 Februari 2024.
Baca Juga: Pesanan Sampai Tapi Berubah Pikiran? Tenang, Kini Ada Garansi Bebas Pengembalian dari Shopee
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dalam pernyataannya saat membuka acara Forkomda di Kantor Dinas Pariwisata Bali, Selasa (20/2/2024), mengatakan bahwa selain bertemu dengan para kepala dinas pariwisata di Bali, Forkomda ini juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk persiapan bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi krisis kepariwisataan dari sisi komunikasi.
“Forkomda ini bertujuan untuk menguji kesiapan dan bentuk strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi krisis di sektor parekraf,” kata Dewi.
Baca Juga: Desak Made Rita Kusuma Dewi Target Emas di IFSC World Cup dan Olimpiafe Paris 2024
Menurut Dewi, penanganan komunikasi krisis di sektor pariwisata perlu melibatkan berbagai stakeholder parekraf. Selain melibatkan kolaborasi dari 5 Kelompok Kerja (Pokja) yang ada di Biro Komunikasi Kemenparekraf, juga perlu keterlibatan satuan kerja lainnya baik di level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terutama dalam proses monitoring atau pemantauan sebagai upaya mitigasi.
“Isu krisis dipantau dan dianalisis melalui Crisis Detection Analysis (CDA) untuk menentukan langkah komunikasi yang perlu dilakukan sebagaimana dijelaskan dałam Buku Panduan Komunikasi Krisis Parekraf,” ujar Dewi.
Melalui Forkomda ini, Kemenparekraf berharap akan ada koordinasi yang lebih komprehensif agar tercipta satu narasi dari pusat dan daerah dalam menghadapi isu terkait parekraf, yang kemudian dapat dipublikasikan melalui saluran komunikasi masing-masing.
