Network
Alasannya, Anies diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan pemberlakuan PSBB total tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya.
Baca Juga: Anies Bikin Aturan Sendiri, Dilanggar Sendiri
Sebagaimana diketahui, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total seperti awal pandemi Covid-19 lalu. Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Baca Juga: 'Ahok Banyak Bacot Tanpa Dasar' , Hingga Andre Minta Jokowi dan Erick Pecat Ahok
Anies menjelaskan bahwa keputusannya sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.
Namun belakangan, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengungkapkan, ketika bertemu dengan para pimpinan media belum lama ini, Presiden Jokowi malah menilai bahwa pembatasan sosial skala mikro di tingkat komunitas, RT, RW lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.(***)
