INDOBALINEWS - Alih fungsi lahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian, menjadi penyebab utama rusaknya hutan di NTB.
Dari total 1,07 juta hektar luas hutan yang tercatat, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Madani Mukarom, sekitar 34 persen dalam kondisi rusak parah.
"Kalau dikalkulasikan, berarti sekitar 340 ribu hektar hutan kita dalam kondisi rusak dan gundul," katanya, di Mataram, Senin, 27 Desember 2021.
Baca Juga: Cegah Kecurangan Tender, PBJ Pemprov NTB Didampingi KPK
Menurut Madani Mukarom, tingkat kerusakan hutan yang paling parah berada di kawasan hutan di Pulau Sumbawa.
Pulau Sumbawa, lanjutnya, tingkat kerusakan hutannya sudah mencapai angka 80 persen.
Kerusakan hutan itu, ungkapnya, dimulai dari perbatasan Sumbawa sampai Dompu dan Bima.
Baca Juga: EV Festival: Untuk Percepatan Penggunaan Energi Bersih di Bali
"Sedang Pulau Lombok, masih relatif kecil, tetapi yang paling parah, justru di daerah selatan," terangnya.
Kawasan hutan ini, jelas Madani Mukarom, biasanya dirambah sebagai tempat bercocok tanam, untuk tanaman semusim, semisal jagung.
Sedangkan kawasan di wilayah utara, paparnya, kerusakan kawasan hutan dikarenakan penyerobotan lahan hutan untuk tanaman di luar tanaman hutan.
Baca Juga: Jelang MotoGP, Tarif Hotel Naik 200 Persen
"Itu semua dilakukan untuk menanam tanaman semusim lainnya," ungkap Madani Mukarom.
Mengembalikan kondisi hutan yang rusak ini, tambahnya, pemerintah provinsi sejak beberapa tahun terakhir bersinergi dengan pemerintah desa, khususnya yang ada di lingkar kawasan hutan.
Pemerintah desa sekitar kawasan, sambungnya, perlu menyiapkan anggaran untuk menyiapkan bibit pohon yang bisa ditanam di kawasan hutan.
"Kita upayakan, agar tanaman yang ditanam di hutan pun adalah jenis tanaman produktif," demikian Madani Mukarom. ***