Network
INDOBALINEWS - Menjelang digelarnya Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) bulan Mei 2022 mendatang, Kementerian Hukum dan HAM melakukan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian.
Kegiatan dilakukan pada Rabu 16 Maret 2022 oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim didampingi Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (I Nyoman Gede Surya Mataram), Sub Koordinator Kerja Sama Regional Biro Humas (Rini Wulandari), Pejabat Administrasi dan Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
Baca Juga: Duet Ducati akan 'Balas Dendam' di MotoGP Mandalika Lombok
Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk mengatakan bahwa petugas imigrasi di Bandara Ngurah Rai siap untuk membantu mensukseskan pelaksanaan GPDRR di Bali.
"Mulai dari penerapan protokol kesehatan pada konter pemeriksaan, ketersediaan petugas yang cakap dan menyiapkan konter pemeriksaan khusus bagi para delegasi GPDRR," ujar Jamaruli dalam pernyataan resminy.
Dijelaskan juga bahwa kemampuan tempat pemeriksaan keimigrasian dalam melayani penumpang adalah sebanyak 32 penumpang per menitnya.
Baca Juga: Usai Minum Arak 6 Botol, Yandi Ngamuk Sambil Bawa Pedang
Yang terbagi dalam 16 konter dimana setiap konternya terdapat 2 orang petugas imigrasi.
Selain itu, telah ditinjau juga alur kedatangan para delegasi dari mulai landing dari pesawat, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan imigrasi, pengambilan bagasi dan pemeriksaan bea cukai sampai dengan mekanisme penjemputan delegasi.
Dalam pelaksanaan GPDRR di Bali perlu dipilih 50 orang petugas yang diperbantukan dalam pelaksanaan registrasi kegiatan penyelenggaraan GPDRR pada tanggal 20 - 29 Mei Tahun 2022 di Bali.
Baca Juga: Beraksi Saat Subuh, Seorang Mahasiswa di Denpasar Nekat Remas Payudara Sejumlah Wanita di 17 TKP
Dengan kualifikasi dapat berkomunikasi dengan baik, cakap menggunakan bahasa inggris, dapat mengoperasikan komputer serta berorientasi terhadap pelayanan.
"Kami mendukung penuh dan memberikan yang terbaik dalam setiap tahapan kesiapan untuk mensukseskan Kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022," jelas Jamaruli Manihuruk
Baca Juga: Mengaku Kecewa Usai Dibooking Bule Amerika, Waria asal Makassar Nekat Bobol Villa di Sanur
Sementara itu Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim menyampaikan bahwa GPDRR adalah forum multi pemangku kepentingan yang diinisasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dalam Pengurangan Resiko Bencana.
Dalam kegiatan tersebut Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan Tugas pada Bidang Acara Persidangan dan Registrasi.
Nilai strategis yang didapat sebagai tuan rumah penyelenggara GPDRR adalah mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata nasional pasca resesi akibat pandemi.
Juga meningkatkan public awareness mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana serta menjadi salah satu sarana konsolidasi antar kementerian/lembaga untuk semakin memahami dan berkomitmen dalam upaya pengurangan risiko bencana.***
