Network
INDOBALINEWS - Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan sekaligus koordinasi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan pada Jumat 8 Maret 2024 siang di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta.
Seperti dijelaskan Pimpinan Pemeriksaan KN VI BPK RI Pius Lustrilanang, acara ini merupakan proses awal dalam memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta kesiapan pemerintah daerah bersangkutan.
Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan diperiksa dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses serta pelaksanaan pemeriksaan.
Baca Juga: Harashta Haifa Zahra Raih Mahkota Puteri Indonesia 2024, Wakil Bali Raih Puteri Pariwisata
“LKPD merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara sekaligus menunjukkan prestasi kerja dalam penggunaan anggaran,” tukasnya.
Terlebih menurutnya, ada Rp 873,75 triliun dana pusat yang diberikan ke daerah-daerah dalam berbagai bentuk mulai dari dana bagi hasil, alokasi umum hingga dana desa. "Agar pengelolaan dana ini benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Ia pun berharap pimpinan lembaga dan daerah bisa bersinergi maksimal dan berkomunikasi efektif serta menyediakan database atau aplikasi pendukung pelaksanaan pemeriksaan nantinya.
Baca Juga: Waspada! Kepeleset Bisa Berakibat Subdural Hematoma Penyebab Meninggalnya Pencipta 'Dragon Ball'
Pemprov Bali sendiri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari BPK.
