Network
Sejalan dengan itu, pihaknya juga menjaga efektivitas komunikasi melalui pelaksanaan High Level Meeting serta Rakor dan Monev TPID. Digelar pula capacity building TPID Provinsi, digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura dan pasar-pasar tradisional hingga publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media. Melalui berbagai upaya tersebut, laju inflasi Bali pada bulan Februari 2024 terkendali pada kisaran 2,98 (YoY).
Selanjutnya dalam penanganan stunting, diterapkan pergerakan aksi gizi melalui aktivitas fisik (jalan santai, senam) dengan melibatkan Pelajar SMP dan SMA/K se-Bali. Ada pula sarapan bersama (konsumsi buah dan sayur) dengan melibatkan Pelajar SMP dan SMA/K se-Bali yang dibarengi screening kesehatan pelajar putri.
“Kami juga ada program pemberian tablet tambah darah di sekolah setiap minggu yang diawasi oleh Puskesmas,” ujarnya.
Baca Juga: Timnas Indonesia vs Vietnam: Alami Cedera saat Latihan, Nadeo Argawinata Batal Tampil Malam Ini
Masih dalam penanganan stunting, ada aksi bumil sehat melalui screening kesehatan, edukasi gizi seimbang, makan buah bersama, senam hamil, pemberian paket makanan tambahan hingga sosialisasi gerakan bumil sehat melalui media. Aksi lainnya yaitu Posyandu aktif, pergerakan cegah stunting hingga Jambore kader. Sementara penuntasan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dengan pola “Ngrombo” melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya.
Selain pengendalian inflasi, penanganan stunting dan penuntasan kemiskinan ekstrem, Mahendra Jaya juga memaparkan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), upaya penguatan pelayanan publik, penanganan pengangguran, kesehatan, anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah yaitu Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Plh. Kepala BPKAD Bali I Wayan Serinah, Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara.
Baca Juga: Serba Serbi Ramadhan: Resep Menu Sahur Simple Anti Gagal
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah, yang meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Masing-masing penjabat kepala daerah diwajibkan menyampaikan bahan paparan yang terdiri dari 106 indikator dan 10 indikator prioritas sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo. Poin-poin penting ini menjadi tolak ukur evaluasi kinerja penjabat kepala daerah.***
