Network
INDOBALINEWS - Kehadiran investor di daerah tentu sangat penting. Apalagi dalam konteks Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Meski begitu, tidak semua investor diperbolehkan masuk. Pemprov Bali mesti lebih selektif memilih investor yang mau menanamkan modalnya di Pulau Dewata.
Demikian disampaikan pengamat ekonomi, perbankan dan pariwisata dari Undiknas Denpasar Prof Dr IB Raka Suardana, SE, MM, di Denpasar, Selasa, 2 Maret 2021.
Baca Juga: Vanessa Angel Bikin Heboh Lagi, Kali Ini Bongkar Perselingkuhan Suami
"Dalam kaitan dengan penanaman modal, pemerintah Provinsi Bali harus melihat agar lebih selektif. Jika memungkinkan, konten lokal diperbesar," ucapnya.
"Jika bisa, penyerapan tenaga kerja lokal atau mayoritas masyarakat Bali diutamakan terlebih dahulu," imbuh IB Raka Suardana.
Selain itu, dalam upaya mensinergikan usaha antara para penanam modal dengan pelaku usaha mikro, maka salah satu langkahnya adalah menjadikan usaha lebih besar menjadi bapak angkat.
Baca Juga: Gelapkan Ratusan Juta Dana Krama Desa, Pegawai LPD di Tabanan Dibui
"Paling tidak ikut menyerap produk lokal, juga share teknologi. Misalnya terkait pengemasan dengan berbagai teknologi sebelum dilempar ke pasar," tuturnya.
Yang tak kalah penting, Pemprov Bali juga harus memaksimalkan regulasi ada.
"Sehinga kita lebih diuntungkan, baik pemerintah maupun masyarakat," tegas IB Raka Suardana.
Baca Juga: Biadab! Pemuda Ini Tega Aniaya Penyandang Disabilitas
Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah, terkait perizinan. Harus tegas, investor apa yang boleh dan tidak boleh melakukan penanaman modal di Bali.
"Jika ini diatur, tentu akan menguntungkan banyak pihak, mulai dari produsen maupun pemerintah. Jika tidak diatur, akan menjadi ilegal serta hanya menguntungkan segelintir orang saja," pungkasnya.***
