Network
INDOBALINEWS - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp470 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 untuk mengembangkan Tana Mori di Pulau Flores.
Pengembangan Tana Mori Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) dan termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dilakukan guna mendukung kesiapan Tana Mori sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022, ASEAN Summit pada 2023 maupun keiata internasional lainnya.
Penambahan PMN ini ditandai dengan kegiatan seremoni Pemberian PMN 2021 yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI di Benoa Cruise Terminal, Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat 24 Desember 2021 lalu. Selain PMN untuk ITDC, pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan PMN kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo.
Baca Juga: Tangani Penularan Omicron, Menkes: Pemerintah Jalankan Empat Strategi Ini
Seremoni ini dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko ITDC Nugdha Achadie, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dan tamu undangan lainnya.
Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono juga menandatangani komitmen untuk melaksanakan key performance indicators/indikator kinerja utama terkait penambahan PMN tahun 2021. KPI PMN 2021 untuk ITDC tersebut antara lain realisasi pembangunan infrastruktur dasar, realisasi pembangunan fasilitas MICE, realisasi penyerapan dana PMN, penyerapan tenaga kerja dan aspek parameter keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan PMN yang berasal dari APBN 2021 dikucurkan bagi BUMN sebagai penguatan keuangan BUMN, karena harus melakukan beberapa misi atau langkah-langkah program pembangunan yang sangat penting.
Baca Juga: Transaksi Tunai dan Nontunai Meningkat Menjelang Tahun Baru 2022 di Bali
“PMN merupakan tanggung jawab professional dari para Direksi dan pekerja BUMN sebagai tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance. Kementerian Keuangan sebagai an ultimate shareholder dan Kementerian BUMN sebagai proxy shareholder adalah sebagai guardian BUMN agar mampu men-deliver,” kata Sri Mulyani.
