Network
INDOBALINEWS - Indonesia tengah berupaya agar kuota penambahan penangkapan ikan tuna khususnya bluefin tuna atau tuna sirip biru ditingkatkan dari jumlah kuota yang ada saat ini.
Penambahan ini menjadi penting bagi Indonesia, salah satunya agar ilegal fishing bisa ditekan atau diberantas.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono usai acara pembukaan Indonesia Tuna Conference (ITC) dan 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-7) yang digelar di Padma Resort Legian Bali Rabu 24 Mei 2023.
"Kita menyoroti bahwa pembunuhan tuna dan pengambilan tuna sudah begitu massif dan luar biasa besar. Saya kira salah satu yang kita kerjakan terkait ini, khususnya kita berbatasan dengan wilayah selatan Laut India ada bluefin atau sirip biru dan yellowfin dan semuanya bermuara di Laut Banda. Laut di utara juga. Pembunuhan tuna ini jika tak diatur dengan baik maka akan mengurangi populasi yang terus menerus," ujar Menteri KKP.
Lebih lanjut dikatakannya dari diskusi dengan di negara lain pun terangkat bahwa memang persoalan ilegal fishing ini sudah mengkhawatirkan.
"Sehingga apa yang kita buat sekarang ini tengah disusun peraturan menteri dukungan kepada kebijakan penangkapan ikan tuna," jelasnya.
Baca Juga: Kronologi Kasus Dugaan Korupsi BTS Hingga Johnny G Plate Jadi Tersangka, Ternyata Towernya Begini
Artinya penangkapan ikan ini menjadi kebijakan yang harus didukung oleh semua pihak karena jika ini tidak dijalankan maka keberlanjutan dari populasi perikanan di Indonesia juga dunia tentu akan berbahaya bagi kepentingan umat manusia.
Karena selain ikan ini mampu memenuhi konsumsi manusia tapi juga mereka juga satu populasi yang harus bisa menjaga ekosistem laut.
"Dalam forum ini kita ada kesepakatan kesepakatan bagaimana jumlah tuna yang harus ditangkap. Indonesia hanya seribu sekian diperbolehkan sementara Australia bisa sampai 6.000 dan seterusnya. Saya kira ini menjadi perjuangan untuk kita bisa balancing," bebernya lagi.
Baca Juga: Jakarta International Java Jazz Festival 2023 Targetkan Penonton Lintas Generasi
Karena penambahan kuota ini yang memutuskan itu internasional maka Indonesia tengah bernegosiasi dan melobi berbagai pihak.
Komisi internasional yang menentukan dan mengatur jumlah kuota penangkapan ikan tuna sirip biru per tahun adalah Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).
Dia menjelaskan kesenjangan besar kuota penangkapan ikan tuna sirip biru itu berpotensi menimbulkan perdagangan gelap ikan tuna sirip biru hingga penangkapan ilegal dan tidak dilaporkan.
Baca Juga: Viral WNA Masuk Ormas di Bali Diduga Jadi TKA Ilegal, Imigrasi Beri Penjelasan
Untuk diketahui Indonesia mendapatkan kuota penangkapan ikan tuna sirip biru per tahun mencapai 1.023 ton untuk periode 2018-2020.
Kuota tersebut kemudian meningkat 100 ton menjadi 1.123 ton per tahun setelah melalui sidang yang alot untuk periode 2021-2023.
Sebagai ikan perairan jauh, tuna dikelola oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau Regional Fisheries Management Organization (RFMO).
Dalam hal pengelolaan tuna sirip biru, RFMO yang mengelola adalah CCSBT. Indonesia menjadi negara anggota pada CCSBT sejak 2008 melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna.
Pertemuan internasional di bidang perikanan tuna pada tahun 2023, dengan nama "Indonesia Tuna Conference" (ITC). ITC sebelumnya Bernama Bali Tuna Conference (BTC) yang telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pada tahun 2014, 2016 dan 2018.
Perubahan ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa usaha perikanan tuna Indonesia tersebar di berbagai wilayah perairan laut jurisdiksi Indonesia dan diantaranya meluas hingga ke perairan laut lepas.
Perubahan nama tersebut juga membuka fleksibilitas pelaksanaan konferensi dai semula hanya di Bali, menjadi dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Hati Hati Tren Baru Modus Kecelakaan, Kawanan Begal Rampas Motor Korban
Sedangkan pertemuan ICTBF-7 merupakan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 oleh Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Namun, sejak ICTBF-5 di tahun 2016, penyelenggaraan dialihkan ke Ditjen Perikanan Tangkap.
ICTBF-7 juga merupakan forum yang mempertemukan para pelaku pasar dan stakeholder utama usaha perikanan tuna (produsen, industri pengolahan, eksportir, retailers, brands) baik dalam maupun luar negeri
Kedua acara tersebut melibatkan pemerintah, perusahaan penangkapan perikanan tuna dan industri pengolahan, asosiasi tuna,retailers, brands, ilmuwan, akademisi, dan kelompok lain yang tertarik pada perikanan tuna
Baik di tingkat nasional maupun internasional untuk lebih dekat bekerjasama dalam memastikan pembangunan perikanan tuna yang berkelanjutan secara biologi, ekonomi dan sosial.
Baca Juga: Linda Yaccarino Ditunjuk Elon Musk Jadi CEO Twitter yang Baru
Narasumber berasal dari lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, perwakilan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), pakar pengelolaan perikanan tuna dunia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), Australian National Centre for Ocean Resources & Security (ANCORS) dan lembaga/asosiasi perikanan tuna. ***
