Network
INDOBALINEWS - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi Bali, NTB, dan NTT masih perlu ditingkatkan.
Mengingat tingkat inflasi Bali, NTB, dan NTT masih berada di atas nasional. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan, diantaranya pemanfaatan APBD untuk mendukung transportasi pangan.
Hall itu dikatakannya dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Jumat 15 Maret 2024.
Rakorwil mengangkat tema ”Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra”.
Rakorwil dihadiri oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Perekonomian Provinsi NTT, Kepala Biro Perekonomian NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTT dan NTB, Paiketan Perumda Pangan Bali, serta TPID se-Bali.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa kerja sama antar daerah menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pengendalian inflasi merupakan tugas bersama, sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai stakeholders. Pada April 2024.
"Potensi luas panen padi di Bali cukup besar, dan diprakirakan dapat mencukupi kebutuhan di Bali. Lebih lanjut, Provinsi Bali juga telah memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali yang berperan aktif dalam pengendalian inflasi di Bali," bebernya.
Dewa Made Indra mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Baca Juga: Lirik Lagu Soundtrack 'Queen of Tears', 'Reason Of My Smiles' BSS Seventeen
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa target inflasi 2024 adalah 2,5±1%, sehingga Balinusra harus memiliki langkah yang tepat untuk memitigasi potensi risiko inflasi di tahun 2024.
"Berbagai tantangan mengemuka di awal tahun, yaitu: (i) rangkaian HBKN dari Januari hingga April, dan peningkatan permintaan saat musim liburan seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan; (ii) penurunan produksi komoditas pangan sesuai dengan pola musiman sehingga kurang mencukupi saat terjadi kenaikan permintaan; (iii) hampir meratanya kenaikan harga komoditas pangan di nusantara sebagai dampak faktor cuaca; serta (iv) kekeringan dan semakin tingginya biaya input pertanian, seperti pupuk dan bibit," ungkap Erwin.
Untuk itu Rakorwil diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk menjaga ketahanan pangan dan mengoptimalkan kelembagaan BUMD Pangan yang memiliki peran strategis sebagai counterpart atau kanal dalam menjaga inflasi daerah.
Sedangkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menyampaikan bahwa volatilitas inflasi bulanan di Balinusra semakin rendah. Namun tekanan inflasi pada Februari cukup tinggi, utamanya untuk inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang masih di atas 5%.
"Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%," jelas Utari.
Utari menekankan poin penting upaya pengendalian inflasi melalui 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif.
Aspek keterjangkauan harga dapat dicapai melalui pengaktifan gerai inflasi, intensifikasi operasi pasar dan bazar pangan murah, serta alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Cadangan Beras Pangan (CBP).
Sementara, ketersediaan pasokan dapat didorong melalui peningkatan akses KAD dengan berbagai wilayah sentra produksi yang melibatkan BUMD/Koperasi untuk menjamin kontinuitas pasokan dan harga yang kompetitif.
Dari sisi kelancaran distribusi, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi subsidi ongkos angkut untuk menjamin biaya distribusi yang terjangkau serta kerja sama dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk menjamin kecukupan bahan bakar subsidi.
Selanjutnya, komunikasi yang efektif dapat direalisasikan melalui diseminasi rutin mengenai pengendalian inflasi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan tanam di lingkungan rumah tangga, sekolah, hingga perkantoran. ***
