Presiden Jokowi: Hentikan Kekerasan, Demokrasi dan Perdamaian di Myanmar Harus Dikembalikan

- 24 April 2021, 23:10 WIB
Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri ALM di gedung Sekretariat ASEAN, Sabtu 24 April 2021.
Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri ALM di gedung Sekretariat ASEAN, Sabtu 24 April 2021. /Dok. Biro Pers, Media dan Informasi Setpres

INDOBALINEWS - Aksi segala bentuk kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan demokrasi maupun perdamaian harus dikembalikan di Negeri Seribu Pagoda tersebut.

"Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri ALM di gedung Sekretariat ASEAN, Sabtu 24 April 2021.

Kepala Negara Widodo menyampaikan sejumlah pandangan kepada para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN pada saat menghadiri ASEAN Leaders' Meeting (ALM).

Baca Juga: Barang Barang Mengapung bersama Tumpahan Minyak Ditemukan dari lokasi Penyelaman KRI Nanggala-402

Presiden Jokowi menyebut bahwa perkembangan situasi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Pemimpin Militer Myanmar untuk memberikan komitmen. Permintaan komitmen yang pertama yakni penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar.

Pada saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan.

Baca Juga: Megawati Sebut Bencana Alam di Indonesia Akibat Kelalaian Para Pimpinan Daerah

Dalam pandangan Presiden Jokowi, proses dialog yang inklusif harus segera dimulai. Tahanan politik di Myanmar harus segera dibebaskan dan perlu dibentuk special envoy ASEAN yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Permintaan komitmen lainnnya, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre.

"Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi," ungkapnya sebagaimana keterangan tertulis Setpres yang diterima IndoBaliNews.

Baca Juga: Sulitnya Pencarian KRI Nanggala 402 di Laut Bali Mengingatkan Tragedi Kapal Selam Kursk

Baca Juga: Update Terkini ..Simulasi BPPT, Kapal Selam KRI Nanggala-042 Bisa Terbawa Arus ke Laut Dalam

Pandangan yang disampaikan oleh pihak Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai suatu konsensus.

Kata dia, Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan Ketua atau Sekjen ASEAN.

ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN pada 23 Maret 2021 lalu, terkait penyelesaian situasi Myanmar. ***

Editor: R. Aulia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x