Network
Hal itu, sejalan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengelola sumber daya perikanan, termasuk hiu dan pari, secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, diperlukan suatu rekomendasi bahan kebijakan pengelolaan jenis ikan hiu dan pari yang berbasis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Tb. Haeru Rahayu mengatakan rekomendasi kebijakan pengelolaan terhadap jenis-jenis ikan hiu dan pari perlu segera didapatkan untuk mengelola lebih baik.
Terutama jenis yang menjadi atensi konvensi internasional, seperti Konvensi Perdagangan Fauna dan Flora Terancam Punah/CITES dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/RFMO.
Baca Juga: Menteri KKP Trenggono Stop Ekspor Benih Bening Lobster Dialihkan untuk Budidaya
Baca Juga: Jumlah Pengungsi Bencana Alam NTT Ribuan Orang, BNPB Ingatkan Potensi Penularan Kasus Covid-19
“Simposium ini merupakan salah satu upaya kita bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hiu dan pari. Kegiatan ini juga bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi yang telah disusun,” ujar Tebe, sapaannya.
Ditambahkan, Indonesia menaruh perhatian yang sangat serius melalui sejumlah kebijakan termasuk pengembangan kawasan konservasi, perlindungan jenis ikan hiu dan pari tertentu yang terancam punah dan pengaturan pemanfaatan melalui kuota.
Selain Dirjen PRL, simposium yang akan dihadiri juga oleh Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja, dan CEO/Executive Director Yayasan WWF Indonesia Dicky P. Simorangkir sebagai pembicara kunci juga mendatangkan beberapa pembicara kompeten dari dalam dan luar negeri termasuk LIPI, Traffic, dan Global Shark Trend Team. ***
