Network
INDOBALINEWS – Calon penumpang kapal Pelni dipastikan tidak bisa melakukan perjalanan saat larangan mudik 6-17 Mei 2021.
Selain adanya larangan dari pemerintah, pada masa larangan mudik tersebut tidak ada transportasi umum yang beroperasi.
Manajemen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Makassar menyatakan telah menghentikan penjualan tiket selama 12 hari, sebagai respons aturan larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 yang dikeluarkan pemerintah.
Baca Juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Polresta Banyuwangi Periksa Penumpang dari Bali
Kepala Pelni Cabang Makassar Capt Ahmad Sadikin mengatakan untuk sementara penjualan tiket dihentikan 6-17 Mei 2021.
“”Bali yang telanjur membeli tiket pada tanggal tersebut uangnya akan dikembalikan utuh,” katanya, dikutip dari Antaranews, Minggu 2 Mei 2021.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran dikeluarkan Kepala Satgas Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
Kata Ahmad bagi penumpang yang memiliki jadwal keberangkatan sebelum masa yang ditentukan, masih bisa diberangkatkan sesuai dengan waktu keberangkatan dengan syarat memiliki keterangan rapid tes Antigen, swab PCR, dan GeNose.
Baca Juga: Waspadai Iming Iming Travel Ilegal untuk Mudik, Ini Empat Risiko yang Sangat Merugikan
Ahmad menjelaskan kapal dengan rute Makassar-Papua, begitu juga dari daerah lain yang kapalnya tiba di Makassar maupun sebaliknya disetop pada Kamis 6 Mei hingga Senin 17 Mei 2021 karena kapal sandar selama 12 hari.
"Penjualan tiket maupun keberangkatan kapal baru dimulai 18 Mei nanti, sesuai dengan jadwal operasional. Seluruh penumpang yang tiba di Pelabuhan Makassar pada 6 Mei nanti, tidak lagi diberangkatkan dan harus turun semua," katanya.***
Meski dengan larangan mudik tersebut, kapal-kapal Pelni tetap melayani distribusi logistik.
"Ada beberapa kapal tetap beroperasi, tapi hanya mengangkut logistik saja. Kalaupun ada penumpang itu dikecualikan sesuai yang diatur dalam aturan pemerintah boleh melakukan perjalanan," ujarnya.***
