Ketua DPD RI LaNyalla: Raja dan Sultan Harus Dilibatkan dalam Pembangunan Bangsa

- 29 Oktober 2021, 18:16 WIB
Keua DPD  RI  La Nyala Mahmud Mataliti
Keua DPD RI La Nyala Mahmud Mataliti /Antara News

Selain itu, ada Kerajaan Mataram di Era Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Begitu pula perlawanan Kerajaan Gowa-Tallo di Makassar, Banten, Riau, Maluku, Aceh, dan banyak lagi.

"Termasuk apa yang dialami Kerajaan Sekadau. Ketika Panembahan Gusti Akhmad Sri Negara dinobatkan naik tahta, tetapi oleh Belanda, panembahan beserta keluarganya justru diasingkan ke Malang, Jawa Timur, karena dituduh telah menghasut para Tumenggung untuk melawan Belanda," katanya.

Meski tidak semua mencatat kemenangan, tetapi secara hakikat, perlawanan-perlawanan tersebut adalah cikal bakal spirit kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Spirit inilah yang kemudian menjadi ilham dan inspirasi dalam melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan di tanah Nusantara ini.

"Kesimpulannya sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sangat konkret dan tidak bisa dihapus dari sejarah. Belum lagi soal peradaban Indonesia yang unggul. Ini semua karena mewarisi banyak tradisi, nilai-nilai luhur dan adiluhung dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara," tuturnya.

Baca Juga: Satupena akan Seminarkan Masa Depan Terjemahan Indonesia Bersama Narasumber Jean Couteau

Oleh karena itu, LaNyalla menilai sangat tidak adil jika kerajaan dan kesultanan nusantara tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa.

"Sangat tidak adil karena hanya Partai Politik yang menjadi penentu wajah dan arah bangsa dan karena itulah saya juga kemudian menyuarakan Amandemen Konstitusi ke-5. Selain untuk mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia juga untuk menggugah kesadaran publik, termasuk kesadaran pemerintah dan bangsa Indonesia agar memberi penghargaan bagi elemen bangsa yang melahirkan negara ini," katanya. ***

Halaman:

Editor: Riyanto

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x