Pemprov NTB, Nyatakan Perang Melawan Mafia PMI Illegal

- 16 Mei 2022, 13:27 WIB
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, M.H.
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, M.H. /Dok Dinas Nakertrans NTB

 

INDOBALINEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan perang terhadap mafia yang merekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal.

Selama ini, kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, M.H, para PMI ini, tergiur dengan bujuk rayu para mafia illegal yang bergentayangan.

"Mafia ini, hanya mementingkan keuntungan sesaat, karena itu kita nyatakan perang terhadap mereka," katanya Senin 16 Mei 2022.

Baca Juga: IGIS 2022: Pintu Masuk Membangun Reputasi Kuliner Indonesia Lewat Indikasi Geografis

Bagi Aryadi, keberadaan mafia PMI Illegal ini, sangat bertentangan dengan program “zero unprocedural", yang digencarkan oleh pihaknya.

Provinsi NTB, katanya, memiliki jumlah PMI yang sangat banyak.

"Dari data yang ada, saat ini ada sekitar 500 ribu PMI asal NTB yang bekerja di puluhan negara penempatan di dunia," katanya.

Baca Juga: Skema Pasca Pandemi Kian Dekat Usai Covid 19 Terkendali Selama 8 Minggu

Dengan dibukanya beberapa negara bagi CPMI, katanya, tentu menjadi peluang yang besar, khusus para mafia untuk bermain.

Karena itu, kata dia, sangat penting untuk mengkampanyekan agar CPMI menempuh jalur resmi, jika ingin berangkat bekerja ke luar negeri.

Munculnya persoalan bagi PMI di negara tempat bekerja, kata Aryadi, lebih banyak didominasi oleh PMI yang kebarangkatannya melalui jalur illegal.

Baca Juga: Viral di Medsos Bule Telanjang di Gunung Batur, Pelaku Bernama Jeffrey WNA Kanada, Hari Ini Dipanggil

"Nah, ketika muncul persoalan yang menyangkut PMI dengan kompleksitasnya, tidak ada yang bertanggung jawab," katanya.

Ujung-ujungnya, kata dia, pemerintah daerah yang menangani persoalannya, sementara mafia yang dulu merekrut, sudah hilang.

Baca Juga: Catat Sejarah: Bali Tuan Rumah Vespa World Days 2022, Indonesia Jadi Negara Pertama di Luar Eropa Sejak 1954

"Tetapi dengan jalur resmi, tentunya memiliki jaminan keamanan, baik dari keselamatan maupun jaminan gaji," katanya. ***

 

 

 

 

Editor: Shira Ade


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x