Network
INDOBALINEWS - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mewajibkan tiga kelompok produk untuk mendapat sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024, termasuk produk makanan dan minuman.
Tak terkecuali produk makanan dan minuman untuk konsumen non muslim yang dijual secara terbatas di wilayah-wilayah tertentu semisal Maluku, Papua, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara, pun wajib bersertifikat halal.
Namun ada sejumlah produk yang tak wajib sertifikasi halal yaitu produk makanan dan minuman yang memang non-halal, semisal yang mengandung babi.
Baca Juga: Siaran Langsung Piala Asia 2023 Iran vs Jepang, Sabtu 3 Februari 2024, Kickoff Pukul 18.30 WIB
Produk tersebut tak wajib sertifikasi halal dan bisa diperdagangkan asalkan memberikan penjelasan atau gambaran sejelas-jelasnya bahwa itu mengandung unsur non halal. Misalnya, dengan memasang gambar babi di bungkusnya.
Seperti di Bali, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Bali meluruskan soal program sertifikasi halal bagi pelaku usaha skala besar, UMKM, hingga pedagang kaki lima diminta agar pelaku kuliner nonhalal jangan mengkhawatirkan peraturan yang belum lama diumumkan itu.
“Tidak perlu khawatir, karena memang kuliner nonhalal tidak termasuk dalam program sertifikasi halal,” kata Kepala Bimas Islam Kanwil Kemenag Bali Abu Siri Sabtu 3 Februari 2024.
Baca Juga: Liga 1: Persib Bandung vs Persis Solo, Dear Bobotoh, Bojan Hodak Butuh Bantuan Penuhi GBLA, Bisa?
Abu Siri meluruskan bahwa program sertifikasi halal yang ditargetkan Kemenag rampung didaftarkan oleh seluruh UMKM hingga pedagang kaki lima paling akhir pada 17 Oktober 2024 bukan untuk usaha nonhalal.
