Network
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah belum serius untuk memperhatikan kesejahteraan para nelayan kecil. Selain itu, soal perikanan juga tidak masuk dalam program ketahanan pangan nasional.
"Oleh sebab itu, kami usulkan supaya soal perikanan ini masuk dalam ketahanan pangan. Kemudian nelayan harus mendapat subsidi secara tepat. Hari ini subsidinya, dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga nelayan hanya judulnya saja, yang menikmati subsidi itu orang lain," tuturnya.
"Dengan tidak mendapatkan subsidi, cost (harga) nelayan menjadi sangat mahal, karena harus membeli BBM dengan harga normal. Ini hal utama yang harus kita bicara dengan pemerintah, persoalannya seperti ayam sama telur, kebijakan dibikin dulu data tidak ada, atau data dibikin dulu, baru kita minta kebijakan," lanjutnya.
Baca Juga: Mau Kolesterol Kamu Turun? Makan 5 Buah Ini, Simak Yuk!
Herman juga menyatakan belum memiliki data berapa banyak BBM subsidi yang dibelokkan tidak sampai kepada nelayan kecil. Namun, menurutnya soal BBM subsidi tidak sampai ke nelayan kecil adalah rahasia umum.
"Data penguat kami belum miliki. Tetapi kami langsung mau lakukan pendataan nelayan kami dulu, anggota kami ada berapa, dengan by name by address dan nama kapalnya. Sehingga subsidi itu bisa langsung kepada yang bersangkutan," jelasnya.
"Ini sudah jadi rahasia umum, bukan sudah lama, sudah jadi rahasia umum. Dan kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, karena data nelayan juga tidak ada yang akurat," paparnya.
Baca Juga: Climate Change, Kepiting Salju di Pantai Alaska Menghilang
Sementara, dengan terpilihnya menjadi Ketum HNSI, Herman akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendukung HNSI. Karena, tujuan HNSI sama dengan tujuan pemerintah, yaitu mensejahterakan rakyat dalam hal ini nelayan di Indonesia.
Sementara, disinggung soal dirinya yang telah menjadi anggota Komisi VII DPR RI, langkah apa yang dilakukan untuk memberantas penyimpangan BBM subsidi yang tidak tepat tersebut. Pihaknya, selama ini sudah terus melalui koordinasi dengan para penegak hukum untuk menertibkan pembelokan BBM subsidi tersebut.
