Network
"Untuk penyimpangan subsidi yang kami lakukan dan saya sudah sekian belas tahun di Komisi VII, penegakkan hukum, tentu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di dalam rangka menertibkan pembelokan BBM subsidi, aparat sudah melakukan tapi belum masif dan masih saja kebocoran BBM di mana-mana dan tidak tepat sasaran. Dan hal ini terus menjadi persoalan polemik sampai hari ini," jelasnya.
Baca Juga: Transfer Pemain Liga 1: Persebaya Surabaya Makin Dekat Datangkan Witan Sulaeman dari Persija Jakarta
Ia menyatakan, sebagai anggota DPR RI pihaknya akan terus-menerus memperjuangkan supaya penertiban penyimpangan BBM subsidi itu dari kalangan penegak hukum tetap berjalan kendati itu belum maksimal.
"Kenapa belum maksimal, pembuktiannya juga susah karena data nelayanya tidak jelas. Itulah sebabnya saya masuk HNSI untuk membereskan infrastruktur. Datanya dulu, sehingga kita bisa duduk dengan pemerintah untuk membicarakan bahwa data sebenarnya adalah ini dan kita rubah cara subsidi itu," tandasnya.
Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII telah digelar sejak tanggal 2 November 2023. Sementara, terpilihnya Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI mengantikan Ketua Umum DPP HNSI sebelumnya, yakni Mayjen (Purn) Yussuf Solichien.***
Baca Juga: Dibongkar Jaringan Narkoba Keripik Pisang Dijual Online di Medsos, 8 Pelaku Dibekuk
Baca Juga: India, Pakistan, Cina Tujuan Ekspor Kelapa Sawit Terbesar Indonesia
