Network
INDOBALINEWS - Pemerintah RI melalui pejabat yang berwenangnya pernah menyampaikan bahwa akan melakukan vaksinasi Covid-19 massal kepada rakyat Indonesia.
Bahkan proses pengadaan Vaksin Covid-19 pun sedang berjalan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Namun atas rencana vaksinasi covid-19 massal terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebingungan bagi sebagian masyarakat,
Baca Juga: Gugatan Indonesia Halal Watch terhadap Kementrian Agama Ditolak Pnegadilan Negeri dan PTUN
Seolah masyarakat akan divaksinasi dengan cara dipaksa dan dimanapun tempatnya.
Hal ini dibantah oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang menegaskan bahwa tidak semua orang akan divaksin ketika adanya proses vaksinasi Covid-19 nantinya.
“Harus jelas dulu kenapa alasan dan mengapa diberi vaksin, karena tidak semua orang divaksin,” ujar Menko PMK.
Baca Juga: Pemeriksaan Halal Sudah Bisa Dilakukan di PT Sucofindo Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal
Menko PMK mengatakan bahwa vaksinasi itu memiliki skema jadi tidak sembarangan melakukan kepada semua orang, dan juga pemerintah membatasi karena masalah biaya.
“Jangan dibayangkan semua orang akan dicegati di jalan terus divaksin, ini skema sementara adalah untuk vaksinasi yang dibiayai pemerintah sekitar 60 juta orang, sisanya mandiri,” kata Muhadjir di Jawa Timur, Jumat (13/11)
Baca Juga: Kowani Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Sudah Ada Sejak 2004
Bahwa pemberian vaksin diperkirakan akan dilakukan pada minggu ketiga Desember 2020, menurut Muhadjir saat kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina di Gresik melihat kesiapan layanan penyakit tuberkolosis (TBC).
“Ini masih perkiraan, jadi bisa berubah sebab kami akan terus melakukan evaluasi terkait pemberian vaksin ini,” kata Muhadjir seperti yang dirilis indobalinews dari antara.
Baca Juga: Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos Diperpanjang Hingga Juni 2021
Kunjungan Muhadjir ke RSUD Ibnu Sina, terkait proses pengobatan TBC yang cukup lama, dan pasien dengan TB rentan terhadap Covid-19, sehingga menjadi perhatian dari Presiden.
“Yang jadi persoalan ini kan pengobatan TBC memang memakan waktu berbulan-bulan. Nah ini instruksi Presiden agar didaerah juga menekan angka penderita TBC.” ujarnya.
Baca Juga: Beasiswa Tunai Setiap Bulan Untuk Tahun 2021 Bagi Siswa SMP SMA Sederajat dari BERSEKOLAH
Untuk skala nasional, target eliminasi penderita TBC itu di tahun 2030, namun merujuk Perbup no 37 tahun 2020, Gresik ditargetkan tahun 2028, ungkap Direktur Utama RSUD Ibnu Sina dr Endang Puspitowati Sp. THT-KL.
“Targetnya 90 persen penurunan insiden TBC dan 95 persen penurunan kematian akibat TBC,” ujar Endang. (***)
