INDOBALINEWS - Pegiat Pekerja Migran Indonesia (PMI), sangat menyayangkan para pihak yang terkait dengan pemanfaatan dana remitansi PMI yang tidak transparan.
Hasil remitansi PMI setiap tahunnya, kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur, Usman, Jumlahnya mencapai ratusan miliar.
"Sampai saat ini, kami bingung, karena tidak ada kejelasan pemanfaatan dana tersebut,"katanya, di Selong, Kamis, 9 Maret 2023.
Baca Juga: Kasus Penganiayaan David Ozora: Ini Alasan Penahanan AG Pacar Mario Dandy
Dana remitansi yang dihasilkan oleh PMI ini, kata dia, paling tidak memiliki manfaat bagi PMI sendiri.
Tetapi selama ini, menurut Usman, dana remitansi ini, justru digunakan untuk kepentingan lain oleh para pihak.
Seharusnya, bagi Usman, para PMI sebagai penghasil dari remitansi ini, berhak menerima manfaat.
Alasannya, kata dia, sebagian besar PMI dan keluarganya, hanya menikmati hasil jerih payahnya sendiri, hanya dalam waktu singkat.
Baca Juga: Tips Laris Jualan Online di Momen Bulan Ramadhan
Bahkan, sebutnya, tidak sedikit PMI yang sudah pulang bekerja di luar negeri kembali menjadi pengangguran.
"Kalau saja dari dana remitansi, para PMI ini diberikan modal usaha, tentu tidak menjadi beban pemerintah ke depannya. Bahkan, antar PMI dan pemerintah bisa saling bertukar pengalaman untuk memajukan suatu daerah," katanya.
Baca Juga: Kabar Baik untuk Label Rekaman Tradisional, Ada Gamma Startup Musik Baru dari Mantan Eksekutif Apple
Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LP2MI) NTB, Aris Munandar, menyatakan, PMI sebagai pahlawan devisa mestinya mendapat perhatian dari pemerintah.
Dana remitansi yang dihasilkan oleh PMI ini, kata dia, sebenarnya mamapu menjadi perkuatan modal usaha untuk mendukung kehidupan PMI dan keluarganya.
Artinya, sebut Aris, para PMI ini tidak perlu harus kembali bekerja ke luar negeri lagi untuk mencari modal.
Baca Juga: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Sebesar Rp300 T Libatkan 460 Orang
"Dana remitansi itu bisa menjadi harapan para PMI dan keluarganya, dengan perhatian dan bimbingan dari pemerintah," katanya.
Tetapi kenyataan yang ada, sebutnya, pemerintah sepertinya tidak peduli, baik dengan permasalahan PMI di tempat kerjanya, maupun untuk sekedar pemberdayaan.
Bahkan, kata dia, pegiat PMI dan lembaga lainnya yang intens dan peduli dengan PMI, sangat peduli, walupun tidak memiliki anggaran.
Baca Juga: Kuasa Hukum WNA Suriah yang Ditahan Imigrasi, Minta Kepastian Hukum
"Dalam mengurus persoalan PMI ini, selama ini kami menggunakan anggaran pribadi," katanya.
Bagi Usman, hanya karena persoalan senasib dan sepenanggungan, menjadi semangat para pegiat PMI ini.
"Kami pernah merasakan penderitaan di luar negeri tempat bekerja. Rasa inilah yang menjadi dasar kami untuk peduli, tanpa mengharapkan imbalan," katanya. ***