Network
INDOBALINEWS - Kasus penelantaran anak di Kota Mataram, NTB, sudah mencapai angka yang fantastis.
Dari tahun 2020 sebelumnya, kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Asnayati, hanya berjumlah 3.135 anak terlantar dan yang dilayani.
"Tetapi untuk tahun 2021, sudah mencapai angka 6.019, dan yang berhadapan dengan hukum 74 anak," katanya, di Mataram, Minggu, 2 Januari 2022.
Baca Juga: Pelatih Shin Tae-yong Evaluasi Timnas di Piala AFF: Posisi Paling Lemah di Lini Depan
Kondisi ini, menurutnya, sungguh miris, karenanya perlu keterlibatan lintas sektoral.Parahnya, terang Asnayati, tidak sedikit kasus penelantaran anak ini, disengaja oleh para orang tua.
"Bahkan, ada anak-anak yang disuruh mengemis di mall ataupun tempat keramaian," ungkapnya.
Saat ini, terangnya, Pemerintah Kota Mataram, sedang meluncurkan program pelayanan anak secara integratif.
Baca Juga: Mengenal Happy New Year Heart Attack : Serangan Jantung Usai Perayaan Tahun Baru
Program ini, paparnya, semata untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi anak.
Salah satu tujuannya, lanjut Asnayati, mendekatkan pelayanan instansi kepada masyarakat, terutama anak-anak.
Dengan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), katanya, tentunya sangat diharapkan agar programnya berpihak kepada anak-anak.
Baca Juga: Siap Siap, Ini Bocoran Tiket Nonton MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok
"Program ini, paling tidak akan mengurangi jumlah anak yang terlantar, karena pembiaran orang tua," jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyatakan, anak terlantar tersebut, bukan berarti tidak memiliki orangtua.
Baca Juga: 10 Provinsi Paling Bahagia di Indonesia Ada di Luar Jawa Bali
Tingginya kasus anak terlantar ini, menurutnya, mengindikasikasikan adanya faktor kesengajaan dari orangtua. "Patut diduga, kasus penelantaran anak ini, adalah modus eksploitasi anak," katanya.
Hanya masalahnya, terang Dewi, kita mau intervensi, tidak bisa kita lakukan. "Itulah perlunya kita bergandengan tangan dengan OPD atau lembaga lainnya," ungkap Dewi. ***
