Network
INDOBALINEWS - Pandemi covid-19 memaksa masyarakat untuk cepat beralih menggunakan pembayaran non tunai. Transformasi pembayaran tunai menjadi non tunai yang mulai jadi kebiasaan sehari-hari ini memunculkan penyedia jasa layanan pembayaran non tunai.
Bank Indonesia (BI) bersama industri perbankan, khususnya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), juga terus mendorong perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target 12 juta merchant di 2021.
Komitmen tersebut juga dilakukan melalui sejumlah langkah peningkatan/perluasan jaringan dan fasilitasi penggunaan QRIS melalui merchant serta terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS dan manfaatnya bagi masyarakat.
Baca Juga: Polisi Bubarkan Kerumunan Balap Liar di Sunset Road, 7 Pemuda Kena Sanksi
Dalam webinar literasi digital wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Josephine Brightnessa, Marketing Manager Digital Apps Transportation mengatakan bahwa penggunaan transaksi non tunai makin digemari karena dinilai lebih aman, efektif, hemat karena banyak promo dan diskon.
“Sekarang orang lebih panik HP ketinggal daripada ketinggalan dompet, karena sekarang kita bisa bertransaksi hanya dengan scan barcode. Masyarakat juga lebih merasa aman dengan non tunai karena tidak ada pertukaran uang fisik yang dikhawatirkan bisa menularkan sejumlah penyakit,” kata Josephine.
Baca Juga: Pengaruh Rekam Jejak Digital Untuk Kehidupan Karir dan Pribadi
QRIS atau transaksi non tunai juga telah diterapkan sebagai salah satu metode pembayaran di berbagai sektor, sehingga mendorong efisiensi perekonomian. Manfaat yang diperoleh tidak terbatas untuk transaksi perdagangan ritel di berbagai komunitas baik di pasar tradisional maupun modern dan universitas, namun QRIS juga digunakan untuk e-ticketing pariwisata, pendidikan, pesantren, transaportasi, parkir, e-retribusi Pemda, donasi sosial dan keagamaan.
Melihat laju akseptasi penggunaan QRIS yang terus meningkat, Josephone berharap agar pemerintah, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih ketat dalam pengawasan keamanan bertransaksi perbankan secara online.
