Network
INDOBALINEWS - Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Bank Indonesia Perwakilan Bali menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, di Jayasabha, Denpasar.
Kegiatan yang digelar pada Selasa 16 Agustus 2022 mengambil tema “Sinergi untuk Pengendalian Inflasi Daerah dan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah” dan berlangsung di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar.
Dalam pertemuan itu, Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mengungkapkan bahwa kondisi inflasi bulan Juli 2022 sebesar 6,73% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya Juni sebesar 5,75% (yoy) dan dari inflasi Nasional sebesar 4,94% (yoy).
Baca Juga: WNA Korsel yang Hilang Sehari Semalam Saat Snorkling Akhirnya Ditemukan
Hal ini menyebabkan tingkat inflasi di Provinsi Bali diatas rentang target nasional yang ditentukan. Ada sejumlah langkah-langkah stategis yang dilakukan merespon hal tersebut.
"Beberapa diantaranya adalah dengan mengatur perdagangan antar daerah Kabupaten/Kota melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna menjaga kesetabilan harga pangan, serta penyerahan secara simbolis 9 bibit cabai guna mendukung Gerakan Nasional Tanam Cabai di masing-masing Kabupaten/Kota di Bali," ujar Trisno Nugroho dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Bali, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali, Kepala Daerah se-Bali, Sekretariat TPID Kabupaten/Kota se-Bali dan OPD terkait di Provinsi Bali.
Trisno juga mengatakan Kota Denpasar dan Singaraja (Buleleng) masih menjadi daerah yang mengalami inflasi cukup tinggi per bulan Juli 2022.
"Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi sepanjang Januari-Juli 2022 yakni bawang merah (0,48%), cabai merah (0,36%), angkutan udara (0,35%), bensin (0,22%), minyak goreng (0,21%). Dimana Kota Denpasar dan Singaraja (Buleleng) masih menjadi daerah yang mengalami inflasi cukup tinggi per bulan Juli 2022," ujar Trisno Nugroho.
Sementara itu sentra produksi bawang merah terkonsentrasi di Bangli, sedangkan wilayah lainnya sangat rendah.
Pada semester I 2022, surplus ketersediaan dan penambahan impor, belum mampu meredam kenaikan inflasi yang mencapai 124,5% (yoy) pada Juli 2022.
"Pengaturan ketersediaan stok dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu ditingkatkan untuk menekan kenaikan harga bawang merah,” terangnya.
Baca Juga: HUT RI ke 77: Semangat Hari Kemerdekaan, Jadikan Momentum Memperkokoh Politik Kebangsaan
Sementara untuk sentra produksi cabai rawit berada di Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Pada semester I 2022, di Bali terjadi surplus stok dan net impor dari wilayah lain, namun tetap mengalami kenaikan inflasi yang tinggi pada Juni-Juli 2022.
Ketersediaan pasokan perlu ditingkatkan pada periode selain panen raya dan sentra cabai masih perlu dikembangkan.
Untuk pengendalian inflasi jangka pendek, salah satunya adalah dengan mengedukasi dan mensosialisasikan penanaman pohon cabe dan bawang di sekitar rumah.
Hal itu diamini oleh Gubernur Bali, Wayan Koster yang memimpin HLM TPID bersama dengan para pemimpin daerah Kota dan Kabupaten se-Bali.
Baca Juga: Diduga Menjadi Pusat Judi Online, Kapolresta Denpasar Datangi Salah Satu Hotel di Kuta
"Inflasi peningkatannya cukup drastis sekitar 6,7 persen yoy. Ini cukup tinggi angkanya di atas angka nasional. Sebelumnya Bali bagus di bawah angka nasional dan termasuk dalam provinsi yang pengendalian inflasinya baik. Dan hal ini tergantung dinamika perekonomian makro di Bali, selain perekonomian kita juga bergejolak sangat dalam," ujar Gubernur Korster.
Koster juga mengatakan atas masukan dari Bank Indonesia untuk mencari solusi pengendalian inflasi jangkas pendek, sejumlah program digulir termasuk sosialisasi penanaman bibit cabe di rumah masing-masing.
"Atas masukan dari Pak Trisno untuk pengedalian inflasi jangka pendek dan langkah ini akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan di Bali serta menyeimbangkan struktur perekonomian di Bali," imbuh Gubernur Bali.
Baca Juga: AstraPay Sanur Village Festival XV Kembali Digelar 17 Hingga 21 Agustus 2022
Gubernur Koster dalam arahannya saat pertemuan juga mendorong Bupati/Walikota se-Bali untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
“Saya mendorong Bupati/Walikota untuk membuat BUMD Pangan untuk sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kedepan Kita akan atur perdagangan antar kabupaten/kota. Untuk itu, BUMD Pangan harus memiliki skema permodalan yang bagus agar membeli secara cash kepada petani. Jadi petani langsung mendapat uangnya,” jelas Gubernur. ***
