5 Provinsi Masih Banyak Kasus Aktif PMK, Jawa Tengah Tertinggi

23 November 2022, 19:35 WIB
Ilustrasi PMK /Riadi/

INDOBALINEWS - Data Satgas Penanganan PMK pada 22 November 2022 yang dirilis Rabu 23 November 2022 menunjukkan Provinsi Jawa Tengah menempati posisi atas dari lima provinsi dengan kasus aktif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau belum sembuh tertinggi.

Di bawah Provinsi Jawa Tengah dengan 16.439 kasus ada Jawa Timur 8.950, Nusa Tenggara Barat 7.508, D.I. Yogyakarta 3.979 dan Sulawesi Selatan 3.178.

Demikian yang terungkap saat rapat koordinasi nasional (rakornas) PMK yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu 23 November 2022.

Baca Juga: Piala Dunia 2022: Link Live Streaming Jerman vs Jepang, Pembuktian Pemain Muda Der Panzer

Sedangkan data Satgas Penanganan PMK untuk total kumulatif vaksinasi ternak di 24 provinsi sebanyak 5.847.113 ekor. 

PMK merupakan penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus RNA dalam keluarga Picornaviridae dan genus Aphthovirus.

Penyakit ini menyerang hewan berkuku belah baik hewan ternak maupun satwa liar seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa/kijang, unta dan gajah.

Baca Juga: Wapres: Lewat Dakwah di Keluarga dan Masyarakat, Ulama Perempuan Jadi Benteng Pertama Tangkal Ajaran Merusak

Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas Penanganan PMK) mencatat masih adanya kasus yang tersebar di 26 provinsi hingga pertengahan November 2022.

Pengendalian dan percepatan zero case menjadi target hingga akhir tahun ini. 

Pada konteks tersebut, Satgas Penanganan PMK mengajak berbagai pihak di tingkat nasional dan daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi melalui rapat koordinasi nasional (rakornas) PMK.

Baca Juga: Bisa Bawa Pulang Mobil Stargazer di Kompetisi 'StarHunter' dari Hyundai di 5 Kota Besar, Simak Caranya

Pengendalian dan Percepatan PMK, Satgas Penanganan PMK telah menetapkan strategi yang berlaku secara nasional. Kelima strategi tersebut antara lain vaksinasi, biosekuriti, testing, pengobatan dan potong bersyarat. 

Rakornas PMK ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan 5 strategi penanganan kasus di 25 provinsi terdampak wabah PMK hingga Oktober 2022 lalu. 

Baca Juga: Piala Dunia 2022: Prediksi Pertandingan dan Link Live Streaming Jerman vs Jepang

Pada pembukaan rakornas, Ketua Koordinator Pengendalian Operasi Satgas Penanganan PMK Nasional Brigjen TNI Lukmansyah menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyamakan persepsi penerapan lima strategi penanganan PMK di nasional dan daerah. 

“Kami berharap peserta rakornas ini dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan oleh para narasumber untuk kemudian diaplikasikan pada pelaksanaan strategi penanganan PMK di wilayah masing-masing,” ujar Lukmansyah dalam pernyataan resmi BNPB.

Baca Juga: Siapa Calon yang Bakal Gantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ini Clue dari Mensesneg

Sementara itu, Satgas Penanganan PMK menghadirkan narasumber kunci dari kementerian/lembaga, seperti dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Kepala BPKP, Kepala BNPB dan Satuan Tugas penanganan provinsi Bali dan ketua satuan tugas penanganan PMK Provinsi Sumatra Barat.

Rakornas dengan tema “Meningkatkan Sinergitas dan Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia” menghadirkan Satgas Penanganan PMK dari provinsi, kabupaten dan kota, jajaran barantan, pusat veteriner dan perwakilan organisasi lain. ***

 

 

Editor: Shira Ade

Tags

Terkini

Terpopuler