Network
INDOBALINEWS - Penyelenggara asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai kontroversi berasal dari BAdan Kepegawaian Nasional (BKN)
Publik bertanya-tanya, siapa penyusun soal asesmen TWK yang menyebabkan 75 pegawai KPK terancam dipecat karena tidak lulus saat tes TWK.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri secara gamblang mengungkapkan proses asesmen TWK bagi para pegawai di Lembaga Antirasuah itu.
Baca Juga: Sembunyi di Inggris Benny Wanda Tuding Densus 88 Dilatih untuk Membunuh Rakyat
Dia menjelaskan, penyelenggara asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah BKN.
Butir-butir pertanyaan yang diributkan publik pun semuanya disusun BKN bersama sejumlah lembaga terkait.
"Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Ali Fikri dalam keterangannya dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, pada Jumat, 7 Mei 2021.
Baca Juga: Video 'Posisi Atta & Aurel Biar Hamil' Dinilai Vulgar Dapat Teguran Keras KPAI
Lanjut dia, dalam TWK tersebut, BKN menggandeng BIN, BAIS-TNI), Pusintel TNI ADDISPSIAD), dan BNPT.
Bersama lembaga tersebut, BKN menyiapak seluruh alat tes berupa soal dan materi wawancara.
Jelas dia, pada pelaksanaan wawancara ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya.
Baca Juga: MA: SKB Tiga Menteri soal Larangan Atribut Keagamaan Seragam Sekolah Bertentangan UU
Sebelum melaksanakan wawancara, terlebih dahulu dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut.
Pihaknya tidak menampik ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan tata cara beribadah. Kemduian ada pilihan hidup berkeluarga yang diajukan kepada pegawai.
Dia mengaku mendapat informasi tersebut dari pegawai KPK.
Baca Juga: Dilumpuhkan KKP, Kapal Ikan Vietnam Curi Cumi dan Teripang di Laut Natuna Utara
Ali Fikri mengaku KPK ikut menerima masukan publik terkait relevansi sejumlah materi dalam wawancara. Dari masukan yang ada dinilai ada yang tidak berhubungan dengan tupoksi lembaga antirasuah.
"Dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen," katanya sembari menambahkan asesmen TWK difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN.***
