Network
Baca Juga: Mantan Wapres, Mike Pence Mundur Bertarung di Pilpres AS 2024
"Sampai saat ini belum ditentukan, tapi kalau kita melihat trennya destinasi super prioritas. Tapi kembali lagi kita akan nilai dengan aspek 3A, aksesibilitas, amenitas, maupun atraksi. Dan ini baru wacana belum ditentukan," terangnya.
Sementara, untuk pungutan Rp 150 ribu bagi turis asing di Bali pihak menilai bahwa kebijakan tersebut sebenarnya sifatnya global.
"Artinya, semua negara di dunia menerapkan yang namanya city tourist tax. Dan Kita boleh dibilang terlambat, tapi saya yakin bahwa pemerintah punya pertimbangan yang betul-betul matang sehingga mengapa itu 2024 diterapkan," jelasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pungutan Rp 150 ribu yang akan diterapkan di Pulau Dewata juga harus diimbangi dengan pelayanan dan juga hospitality yang disiapkan untuk menerima tamu hal itu merupakan kompensasi dari penerapan pajak seperti itu.
Baca Juga: Analisis SWOT: Kenali Ancaman yang Perlu Diwaspadai dalam Bisnis Briket
"Dari perspektif pariwisata memang kita menginginkan supaya tax itu akan kembali lagi untuk pariwisata juga. Baik terkait dengan hospitality, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan insentif-insentif lainnya," tuturnya.
"Kami melihat dengan penerapan ini, kedepannya Bali akan menjadi template untuk kota-kota tujuan wisata lainnya di Indonesia. Tapi kembali kita akan evaluasi kembali daerah-daerah lain supaya lebih bisa menerapkan kalau tidak sama seperti dengan Bali, paling tidak di bawah Bali sedikit," tandasnya.***
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024: Kantor KPU Menjadi Target Patroli Kasubsatgas Pam Obvid OMB Agung 2023
Baca Juga: Jurus Rahasia Lolos Tes SKD Pejuang Nip, Begini Urutan Pengerjaan Tes
