Network
INDOBALINEWS - Presiden Jokowi seharusnya tidak melihat kritik BEM UI hanya sebatas kebebasan berekspresi melainkan sebagai bentuk teguran dan harus dijawab secara substantif.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani menyayangkan tanggapan Presiden Joko Widodo terkait kritikan yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Ismail menilai seharusnya Presiden Jokowi tidak melihat kritik BEM UI hanya sebatas kebebasan berekspresi.
Baca Juga: KMP Yunice Tenggelam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 48 Korban
"Sebab, dalam berbagai kritik yang ada termasuk BEM UI, terdapat berbagai koreksi atas sejumlah persoalan di negeri ini," tandasnya dilansir dari Pikiran-Rakyat.com, Rabu 30 Juni 2021.
Respons Jokowi kepada pihak kampus yang memanggil mahasiswanya karena melakukan kritik seharusnya menjadi teguran bukan hanya imbauan semata.
"Termasuk jika bentuk ekspresi tersebut adalah kritikan kepada pemerintah dan rektorat kampus," sambung dia.
Baca Juga: Diversifikasi Pariwisata, Bali Siapkan Wisata Medis bagi Wisatawan Asing dan Domestik
Jawaban Kepala Negara, kata dia hanya formalitas dan justru tidak masuk pada substansi kritik yang disampaikan mahasiswa.
"Anggapan tersebut terlihat dari konteks respons Presiden yang melihat kritikan tersebut sebagai bentuk ekspresi mahasiswa, bahkan juga menyebut sedang belajar mengekspresikan pendapat," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya.
Topik utama yakni julukan King of Lip Service yang dikritisi para mahasiswa itu justru tidak mendapat tanggapan sama sekali.
Baca Juga: Berani Jujur Pecat dan Rakyat Sudah'Mual' Hiasi Gedung KPK
Padahal Presiden bisa saja memberikan penjelasan soal kritikan itu, seperti ucapan Jokowi yang rindu didemo oleh masyarakat.
"Presiden seharusnya menjawab, serta menjelaskan kepada publik pelbagai hal yang menjadi substansi kritikan BEM UI, seperti mengapa tidak kunjung muncul saat didemo, padahal sebelumnya Presiden mengucapkan kangen di demo. Yang terjadi justru represifitas aparat terhadap demonstran," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI itu juga tidak menjelaskan menyoal pelemahan lembaga antirasuah KPK, dan soal pasal karet di UU ITE yang secara nyata dan kerap menimbulkan pelbagai kriminalisasi.
Baca Juga: Berpeluang Gantikan Fadjroel Rachman, Mochtar Ngabalin Ogah Berandai Andai
Di sisi lain pihak kamus lanjut dia, harusnya memahami arti demokrasi, dengan begitu harapannya pendapat mahasiswa selalu hidup.
"Pejabat kampus seharusnya fasih berdemokrasi, sehingga kampus dapat menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan kemerdekaan pikiran," Ismail menambahkan. *** ( Muhammad Rizky Pradila/ Pikiran-Rakyat.com)
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com dengan judul:" Setara Institute Nilai Tanggapan Jokowi Soal Kritikan BEM UI, Jauh dari Substansi"
