Network
INDOBALINEWS - Pemerintah dinilai gagal melindungi anak dari rokok dalam menurunkan prevalensi perokok pada anak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sejak tahun 2018 yang ditargetkan bisa menurunkan, justru yang terjadi peningkatan hingga 9,1 persen.
Baca Juga: Polres Klungkung Grebek Judi Sabung Ayam dan Togel di Tengah Pandemi
Para pegiat pengendalian rokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bali juga menilai upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi perokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tidak berjalan efektif.
Baca Juga: 'Jual' 2 Gadis Dibawah Umur ke Lelaki Hidung Belang, MA Ditangkap Polisi
Hal itu dikatakan oleh Ketua Udayana Central (Center for Non Communicable Diseases, Tobacco Control and Lung Health) I Made Kerta Duana, dalam evaluasi akhir tahun pengendalian rokok di Denpasar, Sabtu 5 Desember yang dikutip oleh indobalinews.com.
Baca Juga: Adi Soenarno : Liburan ke Bali di Masa Pandemi Aman Dengan Prokes
"Padahal pemerintah menargetkan bisa menurunkan hingga 5,4 persen namun sampai akhir tahun ini justru meningkat mendekati 9,1 persen," tegas I Made Kerta Duana.
Karena itu, bersama aliansi pengendalian rokok lainnya di Tanah Air, pihaknya mendesak agar segera dilakukan revisi PP 109/2012. Dia berharap, ke depan sesuai dengan target RPJM, diharapkan terjadi penurunan prevalensi perokok bisa tercapai, lewat berbagai upaya tertentu untuk menurunkan angka perokok dini atau anak.
Baca Juga: Duta Besar Republik Slowakia Apresiasi Gagasan Bali Energi Bersih
