Network
INDOBALINEWS - Setiap pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan kewenangannya di awasi oleh Lembaga Negara yaitu Ombudsman RI.
Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Bali telah melakukan penilaian terhadap 9 Polres maupun Polresta jajaran Polda Bali, untuk kemudian menyampaikan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut kepada Kapolda Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si. di Gedung Rupatama, Jumat 12 Januari 2024.
Wakapolda Bali, Pejabat Utama (PJU) Polda Bali dan Kapolres/Ta juga turut hadir dalam Acara Penyampaian Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali.
Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, S.H. mengatakan tujuan penilaian adalah untuk perbaikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi.
“Pengharagaan hanya diberikan kepada penyelenggara pelayanan yang mendapat opini kualitas tertinggi dan tidak memiliki korektif, saran perbaikan dan rekomendasi dari ombudsman,” kata Ni Nyoman Sri Widhiyanti, S.H.
“Hasil penilaian 9 Polres dengan hasil kualitas tertinggi yaitu polres Tabanan dengan nilai 98,97, polres jembrana dengan nilai 98,78, polres gianyar dengan nilai 98,48, polres buleleng dengan 98,18, polresta Denpasar 98,06, polres bangle dengan 97,90, polres klungkung dengan 97,06, polres badung dengan 96,63 dan polres Karangasem 95,53,” sambungnya.
Selanjutnya dalam sambutanya, Kapolda Bali menyampaikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan Kepolisian. Personel polri yang profesional dalam memberikan pelayanan publik merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polri.
