Network
INDOBALINEWS - Kemenko Perekonomian dan Kemendagri mendorong penguatan peran BPD dalam pemulihan ekonomi daerah.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, BPD perlu memperkuat keberadaannya seperti dengan menunjukkan posisioning dan menanamkan brand awareness sebagai perusahaan milik masyarakat di daerahnya.
"Ini dibuktikan dengan pelayanan optimal di atas harapan masyarakat," ujar Agus Fatoni saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Webinar Financial BPD untuk Daerah: Menagih Strategi & Inovasi BPD untuk Pemulihan Ekonomi Daerah, Jumat 25 Februari 2022.
Baca Juga: Pelatihan On Boarding UMKM se Bali untuk Dorong Akselerasi UMKM Go Digital
Upaya penguatan lainnya, yakni BPD harus memanfaatkan sistem pelayanan berbasis digital dan memperluas jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan. Guna mendorong perekonomian daerah, BPD juga diharapkan mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya. Hal itu terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta usaha kecil lainnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah (pemda) juga perlu memaksimalkan peran BPD sebagai mitra kerja di bidang keuangan terutama dalam mengelola keuangan daerah.
Di lain sisi, Fatoni juga membeberkan data laju perkembangan BPD. Dari total 1.097 unit BUMD, saat ini jumlah BPD sebanyak 26 usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2020, saat ini total aset BPD se-Indonesia sebesar Rp 796 triliun dan total kredit Rp 473,16 triliun. Adapun total dana pihak ketiga sebesar Rp 646,7 triliun dan laba bersih Rp 9,8 triliun.
Baca Juga: Penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika, Dibatasi 60.000 Orang
