Network
INDOBALINEWS - Tuduhan penghapusan nama Djoko Tjandra dari dalam ‘Red Notice’ kepada Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, membuat Napoleon mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu menyatakan keberatan dan beranggapan dizalimi.
Napoleon didakwa menerima suap 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar AS (sekitar Rp1,6 miliar) agar menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Selama menunggu persidangan, Napoleon merasa dizalimi dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang berisi ‘statement’ atau pernyataan dari pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus ‘Red Notice’ tersebut.
Baca Juga: Akun Medsos Penyebar Video Porno Mirip Gisel, Resmi Dilaporkan
“Dari bulan Juli sampai hari ini, saya merasa dizalimi melalui teks oleh pemberitaan pemberitaan ‘statement’ pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus ‘red notice’,” kata Napoleon dalam sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (9/11)
Napoleon rupanya menunggu waktu untuk dapat berbicara di depan persidangan atas tuduhan yang dijatuhkan kepadanya yang dianggapnya tidak terbukti.
“Kesempatan hari ini sudah lama saya tunggu-tunggu Yang Mulia karena sebagai Kadivhubinter Polri yang dulu juga mantan Sekretaris NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia. Kami yang paling tahu kerja Interpol,” ungkap Napoleon.
Baca Juga: 30 Jenasah Terlantar di RSUP Sanglah Dikremasi
Selama ini, kondisi dan situasi lah yang membuat Napoleon tidak mungkin menyampaikan jawaban karena hanya akan dianggap sebagai pembenaran diri.
