Network
INDOBALINEWS – Kebijakan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan tentang program Work from Bali akan segera direalisasikan hingga akhir 2021.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu mengatakan pemerintah mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari Bali (Work from Bali).
Ada tujuh kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bakal melaksanakan kebijakan bekerja dari Bali tersebut.
Baca Juga: Work from Bali, Tujuh Kementerian Bakal Gunakan Akomodasi di Nusa Dua untuk Beraktivitas
Ia menyebut tujuh kementerian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Investasi.
Vinsensius Jemadu mengatakan kuota ASN yang diwajibkan bekerja di Bali akan mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ia menambahkan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aturan Work from Office (WFO) bagi ASN yang hanya 50 persen.
"Kami mengusulkan saat ini kalau kami lihat bahwa Work from Office itu sekitar 50 persen. Nah, kalau itu bisa dibagi dua, 25 persen yang Work from Office, 25 persen yang Work from Bali dengan memaksimalkan existing budget yang ada," kata Vinsensius Jemadu, dikutip dari RRI, Sabtu 29 Mei 2021.
Baca Juga: Insan Pariwisata Dorong Pemerintah Pusat Segera Realisasikan Work From Bali
