Network
INDOBALINEWS - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
Partai Demokrat versi KLB sebelumnya telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan kepada Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU). Sebagaimana hasil KLB, dalam berkas tersebut nama Ketua DPP Partai Demokrat adalah Moeldoko.
Berkas berupa permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham. Termasuk melihat ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021.
Baca Juga: Dewan Pers Desak Polri Usut Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan di Surabaya
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi, Mendikbud: Orang Tua Bisa Memilih
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.
Sebelum keputusan ini, Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.
Keputusan pemerintah ini disambut baik oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menyebut, keputusan ini merupakan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.
“Atas pernyataan pemerintah itu dengan kerendahan hati kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air,” tutur AHY, saat jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.
