Network
INDOBALINEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, mulai tahun anggaran 2023 akan melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
Kebijakan dan langkah ini disambut baik oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kota Denpasar, AA Mahendra.
Saat menjadi nara sumber dalam media gathering PBJ dalam Program HIV dengan Pendanaan Domestik melalui Mekanisme Swakelola Tipe 3, AA Mahendra mengatakan bahwa dalam penanggulangan HIV-AIDS, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri.
Menurut dia, dengan adanya pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui mekanisme Swakelola Tipe 3 telah memberikan kesempatan OMS untuk mendukung program-program pemerintah. Salah satunya dalam program penanggulangan HIV.
"Tentunya yang diswakelolakan itu yang sejalan untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS," ujarnya AA Mahendra.
Dengan adanya keterlibatan Ormas dalam penanggulangan HIV AIDS melalui swakelola Tipe III dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan.
Baca Juga: Piala Dunia 2022 Qatar: Asia Catat Sejarah, Kirim 3 Wakil ke Babak Knock Out
"Dan apa yang menjadi target pemerintah dapat tercapai. Kami dari BAPPEDA Denpasar punya tugas dan fungsi membantu walikota dalam menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dan sangat mendukung keterlibatan OMS dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS,"ujar AA Mahendra.
