Network
INDOBALINEWS - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur, NTB teladani demokrasi yang sesungguhnya dan bersih dari ajang perjudian.
Semua perangkat Pilkades ini, kata Kepala Dinas Pemerintahan Desa Lombok Timur, Drs. Salmun Rahman, dibentuk berdasarkan musyawarah desa.
"Artinya, pemilihan pimpinan di desa, berangkat dari masyarakat desa dan untuk mereka sendiri," katanya, Jumat, di Selong, 25 November 2022.
Baca Juga: Live Streaming Qatar vs Senegal di Piala Dunia 2022, Cek Link Nonton Gratis di Sini
Menurutnya, semua unsur terkait dengan Pilkades, berikut semua permasalahannya, dibentuk dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat desa di masing-masing desa yang sedang melaksanakan Pilkades.
Panitia Pilkades serentak sebagai ujung tombak, kata Salmun, adalah terdiri dari tiga unsur sesuai regulasi, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakat setempat, atas musyawarah desa yang disetujui oleh BPD.
Baca Juga: Piala Dunia 2022 Qatar: Prediksi Pertandingan dan Link Live Streaming Belanda vs Ekuador
Tugas pokok dan fungsi semua unsur ini, kata dia, berdasarkan regulasi yang ada.
Tahun 2023 mendatang ini, sebut dia, ada 53 desa di 20 Kecamatan melakukan Pilkades secara serentak, dengan dibiayai oleh Anggaran Daerah.
Untuk antisipasi konflik akibat saat dan sedang Pilkades ini, kata Salmun, sudah ada tim yang dibentuk oleh Bupati Lombok Timur dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.
Baca Juga: Rute Penerbangan Internasional di Bandara Ngurah Rai Kembali Bertambah
"Sebenarnya pemicu konflik pada implementasi demokrasi di desa, adalah disebabkan adanya perjudian," katanya.
Karena itu, kata dia, Salmun, pihak Polres Lombok Timur, dalam hal ini menjadi garda terdepan untuk mencegah perjudian ini.
Baca Juga: Jokowi Ucapkan Selamat, PM Anwar Ibrahim: Persahabatan Malaysia dan Indonesia Harus Diperkukuh
"Sinergitas antara Polres Lotim dengan pemerintah daerah sangat kita apresiasi, lebih-lebih dalam pesta demokrasi di Pilkades ini," katanya.***
