Network
Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya sekolah negeri baru yang dibangun. Menurut Ngurah Ambara akibatnya, puluhan sekolah swasta gulung tikar karena kekurangan siswa. Doble shift (sekolah pagi-sore) dianggap merugikan karena mengurangi jam belajar siswa hingga belasan jam dalam seminggunya.
AWK menambahkan untuk menempuh upaya hukum, BMPS diharapkan melengkapi kepengurusannya dengan tim hukum.
Baca Juga: Viral WNA Masuk Ormas di Bali Diduga Jadi TKA Ilegal, Imigrasi Beri Penjelasan
Selain itu, AWK juga akan memperjuangkan agar siswa miskin yang kini banyak di sekolah swasta juga bisa dibantu melalui dana CSR dari perusahaan BUMN.
“Dana (CSR) cukup besar, ini juga bisa digunakan membantu anak-anak miskin yang banyak tertampung di sekolah swasta,” tambahnya.
Langkah tersebut dilakukan karena dari kunjungannya ke sekolah swasta, ternyata banyak siswa (miskin) tidak mampu bayar SPP, bahkan tidak bisa menebus ijazah. Semestinya anak-anak tak mampu ini lebih banyak ditampung di sekolah negeri.
Baca Juga: Cek Keunikan Video Klip 'Like Summer' dari Ras Muhamad Bersama JLS Band
Terkait penerimaan siswa baru (PPDB), AWK mengajak BMPS sama-sama memantaunya. “Kalau ada sekolah yang melanggar peraturan bisa dilaporkan,” tegasnya seraya berharap tahun ini bisa berjalan lebih baik.
Dalam pertemuan terungkap mestinya sekolah negeri tak perlu berebut siswa sebab semua operasional sekolah sudah ditanggung negara. ***
