Network
INDOBALINEWS – Pemerintah terus memacu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.
Infrastruktur di KEK Kesehatan Sanur tersebut telah mulai dibangun dan pemerintah memberikan kesempatan investasi terkait proyek tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato hari ini menawarkan investasi di kawasan tersebut kepada Ketua Keidanren dan Presiden/CEO Marubeni Corporation, Masumi Kakinoki.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Presiden Xi Jinping, Ini Isu dan Kerja Sama Strategis yang Dibahas
”Setelah Marubeni berkerjasama dengan Siloam Group dan Bunda Group, pemerintah mengundang Marubeni untuk memperluas kerja samanya dengan berinvestasi di KEK Kesehatan dan tidak hanya terkait jasa kesehatan, namun bisa juga untuk alat-alat kesehatan dan lainnya,” kata Airlangga dikutip dari Antaranews, Selasa 26 Juli 2022.
Untuk pengembangan ke depan, lanjut Airlangga, KEK Kesehatan akan memiliki fasilitas kesehatan dengan spesialisasi oncology, stem cell, dan perawatan orang-orang tua.
Kesempatan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia tersebut disambut baik oleh CEO Marubeni yang akan segera mengirimkan delegasi untuk melakukan survei langsung ke Sanur, Bali.
Airlangga juga menjelaskan terkait 3 pilar Presidensi G20 Indonesia, yang salah satunya adalah terkait dengan transisi energi.
Baca Juga: ISI Denpasar Anugerahkan Bali Bhuwana Mahottama Nugraha kepada Megawati Soekarnoputri
Dalam kebijakan transisi energi, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 serta Nationally Determined Contributions (NDCs) pengurangan emisi karbon 29 persen pada tahun 2030 dan pemerintah telah membuat roadmap untuk mencapai net target tersebut hingga 2060.
“Sebagai langkah awal transformasi energi maka ditargetkan 23 persen bauran energi di tahun 2025 adalah energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir tahun 2021 lalu, bauran energi dari EBT telah mencapai sekitar 11,7 persen,” ujar Airlangga.
Chief Executive Officer (CEO) Marubeni Masumi Kakinoki memberikan apresiasi atas kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun 2022 dan ASEAN Tahun 2023, pada saat momen bersejarah 50 Tahun Hubungan ASEAN-Jepang.
Kakinoki juga mengapresiasi upaya serius Indonesia dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih memberikan kepastian bagi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjalankan usahanya di Indonesia.
Baca Juga: Melonjak, Kasus Positif Covid-19 di Kota Denpasar Bertambah 67 Orang
Kakinoki juga menerangkan bahwa Marubeni sudah memberikan kontribusi di bidang kelistrikan sejak yang tradisional dengan memanfaatkan teknologi PLTU batu bara, transisi energi, dan yang menggunakan energi baru dan terbarukan.
PLTU batu bara dapat dialihkan menuju lebih ramah lingkungan dan ini seiring dengan program Pemerintah Jepang yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida yaitu Zero Emission.
Saat ini, Marubeni telah terlibat di beberapa proyek energi salah satunya adalah pengembangan PLTU Jawa 1.
Menko Airlangga menerangkan fokus pemerintah Indonesia mendorong pengembangan eksplorasi geothermal dan sejumlah industri energi berbasis hijau, baik waduk maupun danau.
“Pemerintah Indonesia juga tengah mengeksplorasi paduan pembakaran antara ammonia dan batu bara yang bisa menurunkan karbon, dan menjadi transisi energi ke depannya,” ucap Airlangga.
Baca Juga: Vaksinasi Booster Dikebut di Kuta Utara untuk Capai Herd Immunity
Pertemuan berlanjut dengan pembahasan terkait peluang industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020. Targetnya, produksi EV pada tahun 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan untuk roda dua dapat mencapai hingga 2,45 juta unit.
Dengan diproduksinya kendaraan listrik, diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan 1,1 juta ton untuk roda dua. Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen EV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah PPnBM sebesar 0 persen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74/2021.
“Dukungan pemerintah ini diharapkan mendorong potensi besar Indonesia dalam industri mobil listrik mengingat cadangan besar tambang nikel di Indonesia sebagai bahan utama baterai mobil listrik,” ucap Airlangga.***
