Network
INDOBALINEWS - Netizen dibuat heboh dengan pernyataan Presiden Jokowi ketika memasukkan oleh-oleh khas Kalimantan Bipang Ambawang sebagai daftar kuliner saat hari raya Idul Fitri atau lebaran.
Bahkan, kata Bipang menjadi terpopuler di Indonesia di Jagat twitter sempai tembus 34,1 ribu tweet, pada Sabtu 8 Mei 2021, petang.
Diketahui, Video beredar sejak Jumat 7 Mei 2021 malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato menyambut lebaran dan merekomendasikan menu lebaran.
Baca Juga: Eks Jubir Soroti Tes Wawasan Kebangsaan Soal Kesedian Lepas Jilbab bagi Pegawai Perempuan KPK
Para pemudik lebaran 2021, biasanya lebaran dan membawa oleh-oleh kuliner khas daerah kampungnya.
Jokowi lantas memberikan contoh beberapa kuliner daerah yang bisa saja dirindukan para masyarakat Indonesia yang tidak mudik seperti gudeg Yogya, bandeng Semarang, siomai Bandung, pempek Palembang dan lainnya.
Dia menyarankan masyarakat sekarang bisa dengan mudah mendapatkan kuliner dengan cara memesan secara online.
"Untuk bapak ibu dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh tidak perlu ragu untuk memesannya secara online," kata Jokowi dalam video yang yang disiarkan di stasiun televisi swasta, yang viral di media sosial (medsos), khususnya Twitter, Sabtu, 8 Mei 2021.
Baca Juga: Beredar Video Perilaku Tidak Etis Penyidik KPK, Wamenkumham Sebut Ada Framing dan Perkeruh Suasana
Perhatian publik terhenyak ketika Jokowi mengajak membeli bipang sebagai menu lebaran.
Tak ayal, pernyaataan itu melahirkan kegaduhan di lini masa Twitter. Warganet (netizen) mengingatkan Jokowi jika bipang itu adalah babi panggang. Tentu saja, tidak cocok dan bahkan haram bagi Muslim memakan kuliner asal Kalimantan itu.
Bipang Ambawang adalah kuliner terkenal dan andalan dari Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kuliner ini menyajikan babi yang dipanggang sedemikian rupa sehingga menghasilkan tekstur daging yang khas dan kering.
Baca Juga: Terungkap, BKN sebagai Konseptor Tes Wawasan Kebangsaan KPK yang Menyulut Kontroversi
