Penanggulangan Bencana Harus Dilakukan Secara Terpadu dan Sistematis, Ini 5 Arahan Presiden Jokowi

23 Februari 2022, 11:14 WIB
Rakornas Penanggulangan Bencana dari Istana Bogor yang diikuti daring sari seluruh Indonesia Rabu 23 Februari 2022. /Dok BNPB

INDOBALINEWS - Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Untuk itu Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044.

Presiden Jokowi mengatakan rencana tersebut harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Sebab bencana terus memberikan dampak terhadap jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Istana Bogor, Rabu 23 Februari 2022.

Baca Juga: Masyarakat Bali Harus Lihat Peluang di Sektor Ekonomi Kreatif

"Tahapan harus dilakukan secara disiplin dan konsisten. Bangsa Indonesia harus tangguh terhadap bencana,” ujar Presiden secara langsung dari Istana Bogor kepada peserta Rakornas PB 2022 yang hadir fisik di ICE BSD, maupun yang mengikuti secara daring dari seluruh daerah di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Presiden secara khusus menyampaikan lima arahan kepada BNPB sebagai pilar penanggulangan bencana.

Pertama, BNPB diharapkan untuk terus berbenah diri dengan budaya kerja dengan nilai-nilai berkualitas. “Budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adatif,” ujar Presiden seperti dilansir dari pernyataan resmi BNPB.

Baca Juga: Ini Misi Utama Laksmi Shari Deneefe Suardana Wakil Bali di Ajang Putri Indonesia 2022

Kedua, upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Bencana seperti gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah. Namun, ada kejadian bencana yang dapat dicegah, seperti banjir dan tanah longsor.

“Di beberapa daerah ini dilakukan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, agar penanaman vetiver lebih digalakkan,” pesannya.

Upaya tersebut harus dilakukan secara sinergi antara BNPB dan kementerian-lembaga, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Baca Juga: Wow, Transaksi Narkoba Gagal Total: Belasan Kilo Sabu dan Hampir 1.000 Ekstasi Batal Beredar di Bali

Ketiga, infrastruktur yang dibangun untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ia mencontohkan upaya penanaman vegetasi untuk mengurangi dampak bahaya tsunami dan cuaca ekstrim.

Presiden menggambarkan fenomena perubahan iklim dunia yang akan semakin mengerikan.
“Semua negara sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada dan ada karena perubahan iklim,” ujarnya.

 

Keempat. BNPB harus aktif untuk mengajak semua pihak pusat dan daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana.

Baca Juga: Objek Sengketa Didatangi Oknum Kepolisian, Kuasa Hukum Ahli Waris Lapor Propam Polda Bali

Hal ini harus dilakukan dengan perencanaan dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi bencana. “Pengarusutamaan yang tangguh bencana harus ditingkatkan,” ujar Presiden.

Lima. Presiden menekankan pada pembangunan sistem edukasi kebencanan berkelanjutan di daerah rawan bencana. Ia juga mengatakan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini mulai dari individu, keluarga, komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat.

“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan tunggu sampai bencana terjadi.”

Baca Juga: Lagi Sweeping, Petugas Satgas Pamtas Papua Temukan Orang Bawa Ganja Lengkap Beserta Pohonnya

Di akhir arahan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa agenda Indonesia tangguh bencana harus dilakukan semua puihak. Ia mengajak para pemangku kepentinga untuk merangkul kekuatan dan potensi di masyarakat untuk wujudkan masyarakat tangguh bencana.

Pembukaan Rakornas PB 2022 ini dihadiri para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komisi VIII DPR RI, para pemimpin daerah, kepala lembaga, mitra lokal dan internasional serta peserta rakornas dari BPBD provinsi, kabupaten dan kota. ***

Editor: Shira Ade

Tags

Terkini

Terpopuler