Network
INDOBALINEWS - Meskipun batal menggelar aksi demo namun Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin menyampaikan kritik tajam yang disebutnya sebagai delapan 'dosa; pemerintah
Mereka batal menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang seyogyanya akan dilaksanakan di Seretariat PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
"Kami tidak melangsungkan aksi didepan Sekretariat PB HMI," katanya dilansir Pikiran-rakyat.com Jumat 13 Agustus 2021.
Baca Juga: Banyak Jihadis asal Inggris Bergabung dengan Pejuang Taliban Melawan Pemerintah Afghanistan
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PB HMI Rich Ilman Bimantika menyatakan pembatalan aksi di depan di Sekretariat PB HMI.
Batalnya aksi demo dengan alasan menghindari konflik. Sebab ada pihak-pihak yang dirasa tidak menyukai rencana aksi tersebut.
Hanya saja dia tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang bersebrangan dengan rencana aksi yang dimaksud.
Baca Juga: Fadli Zon Nilai Tema Lomba Hari Santri Nasional Menunjukkan Dangkalnya BPIP Memahami Islam dan Pancasila
Selain itu, pembatalan juga dilakukan lantaran mereka tak kunjung mendapat respons dari pemerintah, usai aksi yang dilakukan 6 Agustus 2021 lalu di Sekretariat PB HMI.
"Jadi kami melihat dari aksi tanggal 6 yang lalu tak ada responnya dari pemerintah maka kami mengambil keputusan untuk melihat respon masyarakat," tuturnya.
Karena itu, pihaknya membatalkan aksi unjuk rasa tersebut dan hanya membagikan rilis kepada masyarakat yang berisi kritikan kepada pemerintah.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Persilakan Komnas HAM Bekerja dengan Baik sebagai Lembaga Independen
"Kami lakukan penyebaran 5.000 rilis pada masyarakat, masyarakat pengguna jalan, pemukiman, dibagi menjadi perwilayah masing-masing 1.000," tuturnya dilansir dari Pikiran-rakyat.com
Rencana aksi tersebut sebelumnya dilakukan sekira pukul 14.00 WIB di Sekretat PB HMI.
Saat aksi, PB HMI juga menyebarkan sebuah poster yang berisi penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Persilakan Komnas HAM Bekerja dengan Baik sebagai Lembaga Independen
Berdasar poster yang dibagikan ke masyarakat ada 8 poin penting yang mereka sebut sebagai 'dosa pemerintah'.
1. Sengkarut penanganan Covid.
2. Pengerdilan ruang sipil.
3. Ancaman terhadap kebebasan berpendapat.
4. Ancaman kebebasan akademik.
5. Penanganan korupsi yang semakin dipertanyakan.
6. UU Cipta Kerja yang mengorbankan hak-hak buruh.
7. Pelanggaran HAM & rasisme.
8. Hentikan kriminalisasi ulama dan bebaskan HRS.
*** ( Muhammad Rizky Pradila/Pikiran-rakyat.com)
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran-rakyat.com berjudul: " Batal Gelar Demo, HMI Muis Hanya Sampaikan Kritik ke Presiden Jokowi-Ma'ruf Lewat Rilis"
