Network
INDOBALINEWS - Demo Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, hingga kini masih terus bergulir di beberapa daerah di Indonesia.
Banyaknya komentar di media sosial yang menyudutkan seseorang atau partai yang menjadi dalang demo unjuk rasa itu, justru semakin memperkeruh suasana politik Indonesia belakangan ini.
Saling prediksi sering terlontar di masyarakat, namun pemerintah hingga kini pun tidak bisa membongkar siapa dalang yang sebenarnya dibalik semua ini.
Menko Perekonomian Airlangga, dalam sebuah acara televisi belum lama ini, menghembuskan kabar adanya dalang demo penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, yang membuat seseorang atau partai tersinggung.
Baca Juga: Hindari Kawasan Istana Merdeka, Antisipasi Untuk Hindari Demo Hari Ini Selasa 20 Oktober 2020
Meski demikian, dikutip Indobalinews dari Zonajakarta dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan sempat mengatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
Baca Juga: Ini Dia, Perubahan Rute TransJakarta Hari Selasa 20 Oktober 2020 Antisipasi Demo UU Cipta Kerja
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat berpandangan pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.
Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.
Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Artis Rina Nose Hadiri Sidang Jerinx
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Baca Juga: Viral Sedang Kawal Richard Muljadi Jogging di Bali, 2 Polisi Diberi Sanksi
Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.
Akun Twitter @AndiArief_ mengunggah sebuah kicauan pada 13 Oktober 2020.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis akun @AndiArief_.
Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membalas cuitan tersebut lewat akun Twitter pribadinya.
Baca Juga: Disfungsi Ereksi (DE) Atau Impotensi, Apa dan Karena Apa ?
Akun Twitter @mohmahfudmd yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Oktober 2020, menanggapi cuitan akun @AndiArief_
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," tulis akun Twitter @mohmahfudmd.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.
Baca Juga: Polisi Ciduk Pemilik Akun Facebook Yang Menghina Moeldoko
Kini, Mahfud MD kembali menyinggung soal dalang demo yang dimaksud pemerintah.
Yang mana Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak menyebut partai sebagai dalang demo penolakan UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
"Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya, merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu," kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas, yang dirilis Minggu (18/10/2020).
Pemerintah, kata dia, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi atau kedekatan dengan siapapun. Seperti yang pernah dirilis Zona Jakarta dalam artikelnya ‘Beri Bocoran, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada Yang Akan Ditangkap, Orang Dekat Pak SBY!
"Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY. Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya)," imbuh Mahfud.
"Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tidak diapa-apain juga," kata Mahfud.(Lusi Nafisa/ZonaJakarta)(***)
