Network
INDOBALINEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, mulai tahun anggaran 2023 akan melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
Kebijakan dan langkah ini disambut baik oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kota Denpasar, AA Mahendra.
Saat menjadi nara sumber dalam media gathering PBJ dalam Program HIV dengan Pendanaan Domestik melalui Mekanisme Swakelola Tipe 3, AA Mahendra mengatakan bahwa dalam penanggulangan HIV-AIDS, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri.
Menurut dia, dengan adanya pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui mekanisme Swakelola Tipe 3 telah memberikan kesempatan OMS untuk mendukung program-program pemerintah. Salah satunya dalam program penanggulangan HIV.
"Tentunya yang diswakelolakan itu yang sejalan untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS," ujarnya AA Mahendra.
Dengan adanya keterlibatan Ormas dalam penanggulangan HIV AIDS melalui swakelola Tipe III dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan.
Baca Juga: Piala Dunia 2022 Qatar: Asia Catat Sejarah, Kirim 3 Wakil ke Babak Knock Out
"Dan apa yang menjadi target pemerintah dapat tercapai. Kami dari BAPPEDA Denpasar punya tugas dan fungsi membantu walikota dalam menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dan sangat mendukung keterlibatan OMS dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS,"ujar AA Mahendra.
Hal ini, lanjutnya sesuai dengan visi Kota Denpasar pada dokumen rencana pembangunan tahun 2021-2026 yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju.
Dengan salah satu misinya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan dengan salah satu indikator tujuan/sasaran yaitu angka harapan hidup dengan target tahun 2023 dan 2024.
Baca Juga: Menang atas Ghana, Uruguay Tetap Tersingkir. Drama Tendangan Penalti
"Semoga dengan adanya keterlibatan Ormas dalam penanggulangan HIV / AIDS melalui swa kelola tipe III dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program kegiatan dan apa yang menjadi target pemerintah dapat tercapai," tegasnya.
Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam media gathering yang diselenggarakan oleh IAC dengan menghadirkan narasumber berdari Bappeda, Dinas Kesehatan, KPA Kota Denpasar, Lembaga peserta seperti YGD, YSP, FPA Bali, IAC dan sejumlah jurnalis di Artotel Sanur Bali Kamis 1 Desember 2022.
“Alasan yang sering dikemukan adalah kemampuan keuangan daerah untuk program HIV-AIDS sangat terbatas karena terserap oleh program prioritas lainnya. Kalaupun tersedia dana domestik, akan tetapi OMS tidak bisa mengaksesnya karena terbentur belum adanya peraturan yang memberi ruang pelibatan OMS dalam pembangunan termasuk dalam program HIV-AIDS,” Made Suprapta Technical Officer Indonesia AIDS Coalition
Baca Juga: Indonesia Diperkirakan akan Kehilangan 37 Medali Emas di SEA Games Kamboja
Suprapta mengatakan telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kota Denpasar, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar, Forum Peduli AIDS Kota Denpasar serta dua OMS yang aktif dalam upaya penanggulangan AIDS (Yayasan Gaya Dewata dan Yayasan Spirit Paramacitta).
Ia mengaku telah mendapatkan respons positif dari Pemerintah Kota Denpasar, bahkan Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa berharap ke depannya lebih banyak OMS yang bisa dilibatkan.
"Kami harapkan proses ini bisa digaungkan sehingga ada respons positif dari pemerintah terkait keterlibatan OMS. Sebelumnya OMS yang bergerak di bidang HIV-AIDS banyak didanai oleh lembaga asing, namun belakangan banyak yang telah menyusut," ujarnya.
Baca Juga: Rangga Ditemukan Meninggal Tenggelam di Bendungan
Sementara itu, Ni Wayan Sriwiyati dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar mengatakan aturan Swakelola Tipe 3 dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, maka jejaring akan lebih kuat.
Sedangkan Koordinator Yayasan Gaya Dewata Made Karya mengatakan organisasi yang terbentuk sejak 1992 itu selama ini telah melakukan pendampingan dan penjangkauan bagi komunitas lelaki seks dengan lelaki (LSL) dan transgender perempuan (transpuan).
Dengan keterlibatan OMS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pihaknya juga telah menyiapkan proposal pelatihan bagi anggota komunitas agar mereka bisa tetap sadar untuk datang ke fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Bupati Klungkung: Perlu Komitmen Kuat Pemimpin Daerah Sebagai Pola Panutan Terapkan KTR
Sedangkan Putu Ayu Utami Dewi dari Yayasan Spirit Paramacitta mengatakan keterlibatan organisasi sosial masyarakat ini sangat penting untuk menjangkau ODHIV maupun keluarga yang terdampak.
Menanggapi pemaparan dari para pemateri, Perwakilan Dinas Kesehatan AA Gede Dharmayudha optimis anggaran tersebut dapat terserap dengan baik.
Salah satunya untuk kegiatan-kegiatan OMS dalam kaitannya untuk menurunkan risiko HIV/AIDS dan mengapus stigma serta diskriminasi di masyarakat.
Baca Juga: Viral Video Imam Masjid di Pondok Gede Bekasi Dipukul Orang Tidak Dikenal
Sebab, kata dia denganmenekan stigma dan diksriminasi bisa mempercepat pengobatan orang-orang dengan HIV/AIDS untuk pulih dan bisa beraktivitas normal di tengah-tengah masyarakat.
“Dana serapan anggaran, 60 persen untuk operasional, kalau bicara kegiatan sangat banyak kegiatan, jadi melalui danna Swakelola tipe 3 ini dana pemerintah bisa diakses OMS dengan mengajukan proposal masuk ke agenda Musrenbang diproses diterima sebagai program pemerintah dan OSM menjadi eksekutornya,” pungkas Gede Dharmayudha.***
