Network
INDOBALINEWS - Bio Farma diminta pemerintah untuk mulai menyiapkan vaksin COVID-19 siap edar mulai November 2020.
Jumlah Vaksin COVID-19 yang harus disiapkan adalah sebanyak tiga juta dosis. Tapi penggunaannya tetap menunggu persetujuan dari BPOM.
PT Bio Farma yang merupakan perusahaan BUMN berencana akan memproduksi vaksin tersebut. Jumlah yang akan diproduksi adalah sebanyak 143 juta dosis konsentrat.
Baca Juga: Laporkan Pelanggaran Pilkada 2020 Langsung ke Bawaslu, Ini Caranya!
Seperti kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino.
143 juta dosis itu dibagi untuk tiga perusahaan tersebut menjadi, 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, hanya vaksin COVID-19 yang masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga: 182 Konten Internet Melanggar Aturan Pilkada, Ditemukan Bawaslu dan Wajib di “Take Down”
"Semua vaksin yang kita pakai harus masuk ke 'list' WHO, ini wajib, harus masuk ke 'list-nya' WHO," kata Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, saat meninjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto terlihat mendampingi Pak Presiden.
Baca Juga: Puluhan ASN Bogor Jalani Tes Usap Covid-19, Setelah Bupatinya Positif Corona
Presiden mengungkapkan hal utama soal vaksin, yaitu berharap vaksin ini siap di akhir bulan November ini dan ini sedang diusahakan.
"Tapi kalau tidak bisa masuk di akhir bulan November ini. Berarti masuk ke bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah di Bio Farma," ungkap Jokowi
Namun setelah vaksin masuk ke Indonesia, menurut Presiden, masih ada tahapan selanjutnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Baca Juga: Korea Utara Terancam Bangkrut, Terpaksa Cari Pendapatan Dari Yang Lainnya
"Setelah kita terima masih ada tahapan lagi, tidak bisa langsung disuntikkan karena masih ada tahapan lagi di BPOM karena kita memerlukan Emergency Use Authorization (EUA) dari sana," tambah Presiden.
Tahapan di Badan POM tersebut menurut Presiden memerlukan waktu sekitar 3 minggu.
Setelah mendapatkan izin dari BPOM, Jokowi sampaikan barulah bisa dilakukan vaksinasi. Dalam proses tersebut terdapat kaidah-kaidah scientific, serta kaidah-kaidah ilmiah yang sudah sampaikan dan wajib diikuti.
Baca Juga: Pasar Kopi di China Menjanjikan, McDonald Investasikan Rp5,3 Triliun Kembangkan McCafe
"Kita ingin keselamatan. Keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," tegas Presiden.
Keamanan masyarakat yang dimaksud presiden adalah dengan mengadakan Uji klinis.
Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020.
Dan sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.
Baca Juga: Tidak Ada Anggaran, DKI Pastikan Tidak Ada Perayaan Tahun Baru Besar-Besaran
Perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE), adalah perusahaan yang juga menjalin kerjasama dengan Indonesia selain dengan China.
Pertengahan Agustus, perusahaan teknologi G-24 ini memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.
Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021. (DS)(***)
